Bos Garuda Ngarep Dana PMN Rp7,5 Triliun Cair Pekan Depan

JAKARTA - Maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia Tbk tengah menanti suntikan dana jumbo berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 7,5 triliun.

Dana tersebut bersumber dari cadangan pembiayaan investasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2022.

Meski Garuda Indonesia harus mengikuti seluruh prosedur dan tahapannya, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra berharap anggaran tersebut bisa dicairkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada pekan depan.

"(PMN) nggak lambat, kita ikutilah proses ini kan, ada aturannya kita ikuti. Saya pengennya minggu depan, pengennya," ujarnya, Minggu (14/8/2022).



Irfan pun memastikan PMN sebesar Rp7,5 triliun itu tidak dicairkan secara bertahap melainkan sekaligus. Saat ini, emiten berkode saham GIAA itu tengah menunggu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum pemberian PMN.

"Ada Peraturan Presiden-nya, ada ini-itu kan masuk itu kan injeksi, ada implikasi terhadap pemegang saham yang lain, dinilai saham berapa? Ini membutuhkan kehati-hatian dan memastikan bahwa semua orang diperlakukan fair," bebernya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan Garuda Indonesia akan menerima dana segar tersebut. Dia menilai suntikan PMN perlu dilakukan pemerintah, lantaran Garuda merupakan maskapai penerbangan nasional (flag carrier).



Suntikan itu sekaligus membantu emiten penerbangan pelat merah itu keluar dari krisis keuangannya. Adapun PMN ini akan diterima usai perusahaan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sudah digelar pada Jumat (12/8/2022).

"Bahwa nomor satu pemerintahan hadir dulu, sekarang pemerintah membuktikan bahwa ini flag carrier. Pemerintah dengan konsep penyelamatan sebagai payung hukum akan menyuntik Rp 7,5 triliun, itu dulu yang kita lakukan," ungkap Erick.



Adapun pemberian PMN ini merupakan upaya awal pemerintah menyelamatkan Garuda Indonesia, setelah memperoleh homologasi atau kesepakatan damai dengan kreditur terkait proposal utang senilai Rp142 triliun. Selanjutnya, pemegang saham menargetkan bisnis baru perusahaan yang berfokus pada penerbangan domestik.