Sri Mulyani Pusing Jika Harga BBM Tak Naik, Subsidi Jebol Jadi Rp698 Triliun
Selasa, 23 Agustus 2022 - 18:05 WIB
loading...
Menkeu Sri Mulyani dibuat pusing jika harga BBM tidak jadi naik, pasalnya subsidi yang harus disiapkan pemerintah bakal meledak mencapai Rp698 triliun. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, demi menekan kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) dan listrik pada tahun 2022, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp502 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi.
Baca Juga: Soal Kenaikan Harga BBM Subsidi, Jokowi: Semuanya Saya Suruh Ngitung Betul Sebelum Diputuskan
Angka ini sudah naik tiga kali lipat dibandingkan rencana awal APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) 2022. Mantan Direktur Bank Dunia itu juga mengingatkan, bahwa anggaran subsidi bisa membengkak apabila harga BBM tidak jadi naik.
"Maka kita perkirakan subsidi itu harus nambah lagi, bahkan bisa mencapai Rp198 triliun, itu di luar Rp502 triliun. Nambah kalau kita tidak menaikkan harga BBM," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (23/8/2022).
Sri Mulyani menambahkan, kalau tidak dilakukan apa-apa, tidak ada pembatasan, maka anggaran Rp502 triliun tersebut tidak akan cukup. Baca Juga: Pemerintah Siapkan Skenario Kenaikan Harga BBM Subsidi
"Nambah lagi bisa mencapai Rp698 triliun. Tapi perhitungan ini hanya untuk subsidi BBM jenis solar dan pertalite saja. Di luar dari perhitungan subsidi untuk LPG dan listrik, karena LPG dan listrik sudah masuk yang kemarin di laporan semester I yang kita sudah naikkan, saya tidak membuat exercise," ungkap Sri.
Namun, dia menyebutkan, apabila tren volume penggunaan BBM subsidi masih meningkat, tentunya berbagai pertimbangan akan disiapkan.
"Misal, pertama pertimbangan subsidinya ditambah hingga Rp698 triliun, atau kedua volumenya akan dikendalikan melalui pembatasan. Dan pertimbangan ketiga adalah menaikkan harga BBM. Tiga-tiganya sama sekali enggak enak," tandas Sri Mulyani.
Dia mengatakan, saat ini APBN sudah menanggung beban yang sangat berat karena anggaran subsidi dan kompensasi yang membengkak tiga kali lipat ke Rp502 triliun. Namun ternyata, angka ini masih kurang melihat kondisi saat ini.
"Itu sudah naik 3 kali lipat ternyata masih kurang lagi. Keputusan nantinya yang akan diambil pemerintah masih dibahas lebih dalam, para menteri masih saling berkoordinasi," pungkas Sri Mulyani.
Baca Juga: Soal Kenaikan Harga BBM Subsidi, Jokowi: Semuanya Saya Suruh Ngitung Betul Sebelum Diputuskan
Angka ini sudah naik tiga kali lipat dibandingkan rencana awal APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) 2022. Mantan Direktur Bank Dunia itu juga mengingatkan, bahwa anggaran subsidi bisa membengkak apabila harga BBM tidak jadi naik.
"Maka kita perkirakan subsidi itu harus nambah lagi, bahkan bisa mencapai Rp198 triliun, itu di luar Rp502 triliun. Nambah kalau kita tidak menaikkan harga BBM," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (23/8/2022).
Sri Mulyani menambahkan, kalau tidak dilakukan apa-apa, tidak ada pembatasan, maka anggaran Rp502 triliun tersebut tidak akan cukup. Baca Juga: Pemerintah Siapkan Skenario Kenaikan Harga BBM Subsidi
"Nambah lagi bisa mencapai Rp698 triliun. Tapi perhitungan ini hanya untuk subsidi BBM jenis solar dan pertalite saja. Di luar dari perhitungan subsidi untuk LPG dan listrik, karena LPG dan listrik sudah masuk yang kemarin di laporan semester I yang kita sudah naikkan, saya tidak membuat exercise," ungkap Sri.
Namun, dia menyebutkan, apabila tren volume penggunaan BBM subsidi masih meningkat, tentunya berbagai pertimbangan akan disiapkan.
"Misal, pertama pertimbangan subsidinya ditambah hingga Rp698 triliun, atau kedua volumenya akan dikendalikan melalui pembatasan. Dan pertimbangan ketiga adalah menaikkan harga BBM. Tiga-tiganya sama sekali enggak enak," tandas Sri Mulyani.
Dia mengatakan, saat ini APBN sudah menanggung beban yang sangat berat karena anggaran subsidi dan kompensasi yang membengkak tiga kali lipat ke Rp502 triliun. Namun ternyata, angka ini masih kurang melihat kondisi saat ini.
"Itu sudah naik 3 kali lipat ternyata masih kurang lagi. Keputusan nantinya yang akan diambil pemerintah masih dibahas lebih dalam, para menteri masih saling berkoordinasi," pungkas Sri Mulyani.
(akr)
Lihat Juga :
