Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Pemerintah Siapkan Skenario Kenaikan Harga BBM Subsidi
loading...
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. FOTO/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa pemerintah tengah menyiapkan hitungan skenario kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Skemanya pemerintah sudah siapkan beberapa alternatif," ujar Airlangga kepada wartawan di komplek Istana, Jakarta, Selasa (23/8/2022).
Skema tersebut, kata Airlangga, akan dilaporkan dalam waktu dekat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memutuskan terkait kenaikan BBM subsidi. "Dan tentu kita akan dalam waktu dekat kan akan dilaporkan ke bapak Presiden," kata Airlangga.
Pengumuman terkait dengan kenaikan BBM subsidi itu, lanjut Airlangga, akan diumumkan usai pemerintah mendapatkan skenario yang sesuai. "Menunggu dari skenario yang diambil nanti," kata Airlangga.
Presiden Jokowi buka suara mengenai isu kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Menurut Jokowi keputusan tersebut harus dikalkulasikan secara hati-hati. "Ini menyangkut hajat hidup orang banyak jadi semuanya harus diputuskan secara hati-hati dikalkulasi dampaknya," ujar Jokowi kepada wartawan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Selasa (23/8/2022).
Keputusan kenaikan BBM, Jokowi berharap tidak berdampak pada penurunan daya beli dan kenaikan inflasi.
"Jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga. Kemudian juga nanti yang harus dihitung juga menaikkan inflasi yang tinggi kemudian juga menurunkan pertumbuhan ekonomi semuanya saya suruh ngitung betul sebelum diputuskan," kata Jokowi.
Sebagai informasi, tren kenaikan harga minyak mentah global tengah disikapi pemerintah, salah satunya dengan menyusun skema penyesuaian harga BBM untuk mengurangi subsidi. Sebagaimana diketahui, tingginya harga minyak mentah dunia mendorong naiknya gap harga keekonomian dan harga jual Pertalite dan Solar.
Kondisi tersebut akan berdampak pada kenaikan subsidi dan kompensasi energi. Hingga saat ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp 502 triliun. Tanpa ada penyesuaian kebijakan, angka tersebut bisa meningkat melampaui Rp 550 triliun pada akhir tahun.
"Skemanya pemerintah sudah siapkan beberapa alternatif," ujar Airlangga kepada wartawan di komplek Istana, Jakarta, Selasa (23/8/2022).
Skema tersebut, kata Airlangga, akan dilaporkan dalam waktu dekat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memutuskan terkait kenaikan BBM subsidi. "Dan tentu kita akan dalam waktu dekat kan akan dilaporkan ke bapak Presiden," kata Airlangga.
Pengumuman terkait dengan kenaikan BBM subsidi itu, lanjut Airlangga, akan diumumkan usai pemerintah mendapatkan skenario yang sesuai. "Menunggu dari skenario yang diambil nanti," kata Airlangga.
Presiden Jokowi buka suara mengenai isu kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Menurut Jokowi keputusan tersebut harus dikalkulasikan secara hati-hati. "Ini menyangkut hajat hidup orang banyak jadi semuanya harus diputuskan secara hati-hati dikalkulasi dampaknya," ujar Jokowi kepada wartawan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Selasa (23/8/2022).
Keputusan kenaikan BBM, Jokowi berharap tidak berdampak pada penurunan daya beli dan kenaikan inflasi.
"Jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga. Kemudian juga nanti yang harus dihitung juga menaikkan inflasi yang tinggi kemudian juga menurunkan pertumbuhan ekonomi semuanya saya suruh ngitung betul sebelum diputuskan," kata Jokowi.
Baca Juga
Sebagai informasi, tren kenaikan harga minyak mentah global tengah disikapi pemerintah, salah satunya dengan menyusun skema penyesuaian harga BBM untuk mengurangi subsidi. Sebagaimana diketahui, tingginya harga minyak mentah dunia mendorong naiknya gap harga keekonomian dan harga jual Pertalite dan Solar.
Kondisi tersebut akan berdampak pada kenaikan subsidi dan kompensasi energi. Hingga saat ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp 502 triliun. Tanpa ada penyesuaian kebijakan, angka tersebut bisa meningkat melampaui Rp 550 triliun pada akhir tahun.
(nng)
Explore More