Beban APBN untuk Subsidi BBM Sangat Berat, Legislator Sarankan Ini
loading...
Beban APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) 2022 untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) diungkapkan oleh legislator sudah sangat berat. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Beban APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) 2022 untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) diungkapkan oleh legislator sudah sangat berat. Maka dari itu Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno menilai pemerintah perlu mengawasi penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.
Hal itu dikatakan Eddy Soeparno merespons rencana pemerintah menyesuaikan harga BBM. Eddy berpendapat bahwa perlu kajian mendalam sebelum pemerintah memutuskan menyesuaikan harga BBM.
"Kajiannya dari aspek dampak inflasi, dampak dari perlambatan pertumbuhan ekonomi atau daya beli. Bisa saja kenaikan BBM ditanggulangi dari kelebihan atau surplus profit hasil komoditas tahun 2022 dalam bentuk subsidi yang diberikan kepada BBM," kata Eddy yang juga Sekjen PAN, Senin (22/8).
Lebih lanjut dia mengatakan, bahwa secara struktural harus dilakukan perubahan atas pola pemberiaan subsidi BBM. Dia menuturkan, tidak bisa lagi subsidi produk. "Harus subsidi kepada mereka yang berhak menerimanya," imbuhnya.
Selain itu, Eddy Soeparno pun mendorong pemerintah merevisi Perpres 191 Tahun 2014. Bagaimana tata cara penyediaan, pendistribusian dan harga eceran BBM, termasuk mengatur jenis kendaraan apa saja yang dapat dan boleh menggunakan BBM bersubsidi diatur dalam Perpres tersebut.
Kemudian, pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi harus ketat. BBM bersubsidi hanya untuk masyarakat yang benar-benar berhak.
"Jadi beberapa hal yang secara simultan bisa dilakukan untuk mengurangi subsidi kita yang sudah sangat besar dan sangat memberatkan APBN," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mengumumkan penyesuaian harga BBM. Kebijakan ini antara lain dipengaruhi dua hal, yakni tingginya harga minyak mentah dunia dan membengkaknya subsidi BBM dan kompensasi energi hingga Rp205 triliun tahun ini.
Sementara Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance atau Indef, Berly Martawardaya menilai seharusnya anggaran itu bisa dimaksimalkan untuk pembangunan di bidang lain seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Baca Juga
Hal itu dikatakan Eddy Soeparno merespons rencana pemerintah menyesuaikan harga BBM. Eddy berpendapat bahwa perlu kajian mendalam sebelum pemerintah memutuskan menyesuaikan harga BBM.
"Kajiannya dari aspek dampak inflasi, dampak dari perlambatan pertumbuhan ekonomi atau daya beli. Bisa saja kenaikan BBM ditanggulangi dari kelebihan atau surplus profit hasil komoditas tahun 2022 dalam bentuk subsidi yang diberikan kepada BBM," kata Eddy yang juga Sekjen PAN, Senin (22/8).
Lebih lanjut dia mengatakan, bahwa secara struktural harus dilakukan perubahan atas pola pemberiaan subsidi BBM. Dia menuturkan, tidak bisa lagi subsidi produk. "Harus subsidi kepada mereka yang berhak menerimanya," imbuhnya.
Selain itu, Eddy Soeparno pun mendorong pemerintah merevisi Perpres 191 Tahun 2014. Bagaimana tata cara penyediaan, pendistribusian dan harga eceran BBM, termasuk mengatur jenis kendaraan apa saja yang dapat dan boleh menggunakan BBM bersubsidi diatur dalam Perpres tersebut.
Kemudian, pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi harus ketat. BBM bersubsidi hanya untuk masyarakat yang benar-benar berhak.
"Jadi beberapa hal yang secara simultan bisa dilakukan untuk mengurangi subsidi kita yang sudah sangat besar dan sangat memberatkan APBN," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mengumumkan penyesuaian harga BBM. Kebijakan ini antara lain dipengaruhi dua hal, yakni tingginya harga minyak mentah dunia dan membengkaknya subsidi BBM dan kompensasi energi hingga Rp205 triliun tahun ini.
Sementara Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance atau Indef, Berly Martawardaya menilai seharusnya anggaran itu bisa dimaksimalkan untuk pembangunan di bidang lain seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
(akr)
Explore More