Realisasi Belanja Negara di Sulsel Hingga Juli 2022 Tembus Rp26 Triliun
loading...
Realisasi Belanja Negara di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sampai dengan bulan Juli 2022 sudah mencapai 52,57 persen. Foto/Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Agregat realisasi Belanja Negara di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sampai dengan bulan Juli 2022 sudah mencapai 52,57 persen atau sebesar Rp26 Triliun dari pagu Rp49,04 Triliun.
Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulsel, Wahyu Harmono dalam paparan Kinerjan APBN Sulsel yang berlangsung secara virtual, Selasa (23/8/2022).
Wahyu menguraikan, jika dilihat lebih dalam, Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp9,66 Triliun dari pagu Rp19,89 Triliun.
"Utamanya dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, pendanaan atas kegiatan operasional Satker Kementerian dan Lembaga (K/L), program kegiatan Satker K/L untuk pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan, irigasi, serta pembayaran bantuan sosial," sebutnya.
Lanjut Wahyu, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 16 Tahun 2022, Gaji ke-13 telah dibayarkan dengan pertimbangan berupaya mempertahankan tingkat daya beli masyarakat. "Diantaranya melalui pembelanjaan aparatur negara sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," jelasnya.
Adapaun realisasi Anggaran Belanja Bantuan Sosial sampai dengan Juli 2022 sebesar Rp29,37 Miliar. Utamanya dipengaruhi realisasi belanja bansos untuk perlindungan sosial dalam bentuk uang untuk mahasiswa penerima Bidik Misi dan KIP Kuliah pada Satker lingkup Kementerian Agama.
Dari sisi APBD, Realisasi Belanja APBD Sulsel sampai dengan 31 Mei 2022 sebesar Rp8,61 Triliun didominasi oleh komponen Belanja Pegawai sebesar Rp5,03 Triliun disusul kemudian Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1,66 Triliun.
"Hal ini menunjukan bahwa kegiatan kegiatan masih di dominasi kegiatan operasional," kata Wahyu.
Sedangkan komposisi penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) didominasi oleh penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 75 persen yang digunakan untuk horizontal mismatch (pemerataan wilayah), dan Penyaluran DAK Fisik baru mencapai Rp119,24 Miliar.
Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulsel, Wahyu Harmono dalam paparan Kinerjan APBN Sulsel yang berlangsung secara virtual, Selasa (23/8/2022).
Wahyu menguraikan, jika dilihat lebih dalam, Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp9,66 Triliun dari pagu Rp19,89 Triliun.
"Utamanya dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, pendanaan atas kegiatan operasional Satker Kementerian dan Lembaga (K/L), program kegiatan Satker K/L untuk pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan, irigasi, serta pembayaran bantuan sosial," sebutnya.
Lanjut Wahyu, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 16 Tahun 2022, Gaji ke-13 telah dibayarkan dengan pertimbangan berupaya mempertahankan tingkat daya beli masyarakat. "Diantaranya melalui pembelanjaan aparatur negara sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," jelasnya.
Adapaun realisasi Anggaran Belanja Bantuan Sosial sampai dengan Juli 2022 sebesar Rp29,37 Miliar. Utamanya dipengaruhi realisasi belanja bansos untuk perlindungan sosial dalam bentuk uang untuk mahasiswa penerima Bidik Misi dan KIP Kuliah pada Satker lingkup Kementerian Agama.
Dari sisi APBD, Realisasi Belanja APBD Sulsel sampai dengan 31 Mei 2022 sebesar Rp8,61 Triliun didominasi oleh komponen Belanja Pegawai sebesar Rp5,03 Triliun disusul kemudian Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1,66 Triliun.
"Hal ini menunjukan bahwa kegiatan kegiatan masih di dominasi kegiatan operasional," kata Wahyu.
Sedangkan komposisi penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) didominasi oleh penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 75 persen yang digunakan untuk horizontal mismatch (pemerataan wilayah), dan Penyaluran DAK Fisik baru mencapai Rp119,24 Miliar.
Explore More