Hadapi Tantangan Global, Desain RAPBN 2023 Harus Realistis dan Mitigatif

JAKARTA - Kesepakatan Banggar DPR dengan pemerintah tentang KEM PPKF tahun 2023 yang diputuskan pada Juni 2022 lalu telah menjadi dasar pemerintah menyusun NK RAPBN 2023. Keseluruhan landasan pikir, arah kebijakan, atribusi dan distribusi anggaran yang dituangkan pemerintah ke NK RAPBN 2023 sebagai cerminan dari kesepakatan KEM PPKF antara Banggar DPR dengan pemerintah.



"Banggar DPR memiliki pandangan yang sejalan dengan pemerintah dalam melihat tantangan yang kemungkinan kita hadapi pada tahun depan," kata MH Said Abdullah, Ketua Banggar DPR, dalam keteranganya, Kamis (18/8/2022).

Said Abdullah menyebut beberapa penyebab tantangan yang akan dihadapi Indonesia. Salah satunya inflasi yang tinggi di sejumlah kawasan, bahkan di negara negara maju seperti Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Turki, dll) menahan tingkat konsumsi global. Tertahannya tingkat konsumsi global berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi dunia.

"Per April 2022 lalu, IMF telah mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2023 dari 3,6% menjadi 2,9%. Sedangkan Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada kisaran 3,2%," jelas Said Abdullah.

Risiko terbesar atas melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia adalah pukulan langsung terhadap perdagangan internasional Indonesia. Menurunnya ekspor dan impor sangat memengaruhi atas permintaan ekonomi. Risiko serupa potensial kita hadapi pada pasar keuangan dalam negeri.

"Tanda-tanda capital outflow terus berjalan, khususnya pada negara-negara emerging market. Hingga Agustus 2022 ini modal keluar telah mencapai Rp126 triliun ytd," paparnya.

Menurut Said Abdullah, setidaknya ada dua isu besar dalam desain RAPBN 2023. Pertama, melanjutkan berbagai agenda strategis jangka panjang seperti transformasi ekonomi untuk semakin rendah emisi, peningkatan sumber daya manusia menuju SDM unggul, dan reformasi birokrasi, dan revitalisasi industri. Kedua, respons kebijakan atas berbagai tantangan tahun depan.

Berdasar kedua isu strategis tersebut, Badan Anggaran DPR akan menjadikannya agenda untuk menjadi pokok pembahasan RAPBN 2023. Maka desain APBN 2023 harus mencerminkan beberapa program strategis, antara lain pentingnya mobilitas penerimaan perpajakan yang meningkat.

Indonesia memiliki peluang besar penerimaan perpajakan memenuhi target pada tahun depan. Masih tingginya harga komoditas menjadi kesempatan emas Ditjen Pajak mempertahankan prestasi penerimaan perpajakan seperti tahun lalu. Dengan terpenuhinya penerimaan perpajakan yang menopang lebih dari 70% pendapatan negara, pemerintah memiliki ruang fiskal yang memadai menghadapi ketidakpastian kedepan.