Cegah Inflasi Kian Tinggi, Pemerintah Secepatnya Naikkan Harga BBM Subsidi

JAKARTA - Pemerintah mewacanakan penyesuaian harga BBM bersubsidi karena sudah membebani APBN dan tidak tepat sasaran. Sejumlah kalangan menilai, subsidi BBM saat ini kontraproduktif karena justru memperlebar jurang kesenjangan sosial antara masyarakat yang mampu dan tidak.



"Subsidi BBM menjadi mubazir karena tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Subsidi BBM penggunaannya banyak dimanfaatkan masyarakat mampu. Sudah cukup kita membakar dana APBN kita di jalan raya," ujar Mamit Setiawan, pengamat dari Energy Watch, dalam sebuah dialog di TV nasional, Senin (29/8/2022).

Menurut Mamit penyesuaian harga BBM subsidi harus dijelaskan dengan baik kepada masyarakat karena kondisi saat ini bukan lagi sebagai net eksportir BBM, melainkan sudah menjadi net importir.

"Nilai impor kita mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara produksi hanya 600 ribu barel per hari. Belum lagi pengaruh nilai tukar rupiah dengan dolar, sehingga nilai rupiah kita bisa terdepresiasi lebih dalam. Ini yang harus dipahami masyarakat bahwa kita tidak lagi produsen minyak dunia, produksi minyak kita kurang dari setengah nilai konsumsi kita," jelas Mamit.

Sementara itu, Fithra Faisal Hastiadi, ekonom dari Indonesia Next Policy mengatakan wacana kenaikan harga BBM subsidi jangan dibiarkan berlarut karena akan berdampak pada inflasi yang lebih tinggi.

"Saya rasa pemerintah masih mengalkulasi semuanya, tapi lebih cepat lebih baik karena jika lebih lama akan berdampak lebih luas, karena wacana sudah bergulir, harga-harga sudah mulai naik. Ini nanti akan berdampak inflasinya lebih besar," terang Fithra.

Ekonom jebolan UI itu juga meyakini pemerintah sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk masyarakat yang membutuhkan, seperti kebijakan yang baru ini sedang disiapkan adalah penyaluran bansos.



"Sekarang defisit APBN kita di bawah 3%, itu akan terlampaui lagi dan membuat APBN kita tidak sehat dalam jangka menengah panjang, (subsidi BBM) akan menjadi beban yang sangat berat apalagi hanya 2% masyarakat miskin yang menikmati subsidi," jelasnya.