Soal Kenaikan Harga BBM Pertalite, Jokowi: Tinggal Kita Putuskan
Sabtu, 03 September 2022 - 12:23 WIB
loading...
Presiden Jokowi mengungkapkan kenaikan harga BBM subsidi tinggal diputuskan. FOTO/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan soal keputusan menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Pihaknya telah mengantongi hitungan kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar subsidi tinggal mencari waktu yang tepat untuk diputuskan.
"BBM kemarin sudah saya sampaikan. Kalkulasi sudah disampaikan kepada saya. Hitung-hitungannya sudah disampaikan kepada saya. Tinggal ini kita putuskan," ungkap Jokowi di sela penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) BBM di Bandar Lampung, dikutip melalui video YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/9/2022).
Baca Juga: Perbandingan Harga BBM di Indonesia dan Malaysia, Ini Faktanya
Berdasarkan informasi yang diterima, Presiden Jokowi baru akan memutuskan penyesuaian harga BBM setelah bantuan sosial (bansos) BBM digulirkan kepada penerima manfaat. Hal itu sebagai jejaring pengaman sosial untuk mengantisipasi dampak bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. "Rencananya memang seperti itu," kata sumber tersebut.
Sebagai informasi, Pemerintah menggelontorkan tambahan bantuan sosial sebesar Rp 24,17 triliun sebagai jejaring pengaman sosial. Tambahan anggaran ini dicairkan dalam tiga jenis bantuan sosial. Pertama, BLT untuk pengalihan subsidi BBM yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan anggaran sebesar Rp 12,4 triliun.
Setiap KPM akan mendapat bantuan dana sebesar Rp 150 ribu selama empat kali atau secara total Rp 600 ribu. Penyaluran dilakukan oleh Kementerian Sosial selama dua kali, masing-masing Rp 300 ribu untuk sekali pencairan. Pencairan dilakukan melalui kantor pos di seluruh Indonesia. Kedua, subsidi bantuan upah kepada 16 juta pekerja dengan anggaran Rp 9,6 triliun. Pekerja yang berhak menerima, yaitu yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dengan besaran Rp 600 ribu sekali pencairan.
Baca Juga: Ngeri, Rusia Matikan Aliran Gas Nord Stream I ke Eropa Tanpa Batas Waktu
Ketiga, berbagai bantuan melalui anggaran daerah dengan memangkas 2% dari dana transfer umum (DTU) dengan total Rp 2,17 triliun. Dana tersebut kemudian digunakan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat atas biaya transportasi angkutan umum, ojek, memberi bantuan kepada nelayan hingga tambahan perlindungan sosial. Presiden Jokowi telah memulai penyaluran BLT pada 31 Agustus di Jayapura dan hari ini di Bandar Lampung.
"BBM kemarin sudah saya sampaikan. Kalkulasi sudah disampaikan kepada saya. Hitung-hitungannya sudah disampaikan kepada saya. Tinggal ini kita putuskan," ungkap Jokowi di sela penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) BBM di Bandar Lampung, dikutip melalui video YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/9/2022).
Baca Juga: Perbandingan Harga BBM di Indonesia dan Malaysia, Ini Faktanya
Berdasarkan informasi yang diterima, Presiden Jokowi baru akan memutuskan penyesuaian harga BBM setelah bantuan sosial (bansos) BBM digulirkan kepada penerima manfaat. Hal itu sebagai jejaring pengaman sosial untuk mengantisipasi dampak bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. "Rencananya memang seperti itu," kata sumber tersebut.
Sebagai informasi, Pemerintah menggelontorkan tambahan bantuan sosial sebesar Rp 24,17 triliun sebagai jejaring pengaman sosial. Tambahan anggaran ini dicairkan dalam tiga jenis bantuan sosial. Pertama, BLT untuk pengalihan subsidi BBM yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan anggaran sebesar Rp 12,4 triliun.
Setiap KPM akan mendapat bantuan dana sebesar Rp 150 ribu selama empat kali atau secara total Rp 600 ribu. Penyaluran dilakukan oleh Kementerian Sosial selama dua kali, masing-masing Rp 300 ribu untuk sekali pencairan. Pencairan dilakukan melalui kantor pos di seluruh Indonesia. Kedua, subsidi bantuan upah kepada 16 juta pekerja dengan anggaran Rp 9,6 triliun. Pekerja yang berhak menerima, yaitu yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dengan besaran Rp 600 ribu sekali pencairan.
Baca Juga: Ngeri, Rusia Matikan Aliran Gas Nord Stream I ke Eropa Tanpa Batas Waktu
Ketiga, berbagai bantuan melalui anggaran daerah dengan memangkas 2% dari dana transfer umum (DTU) dengan total Rp 2,17 triliun. Dana tersebut kemudian digunakan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat atas biaya transportasi angkutan umum, ojek, memberi bantuan kepada nelayan hingga tambahan perlindungan sosial. Presiden Jokowi telah memulai penyaluran BLT pada 31 Agustus di Jayapura dan hari ini di Bandar Lampung.
(nng)
Lihat Juga :
