Antisipasi Inflasi Imbas Harga BBM Naik, Pemkot Depok Siap Bagikan BLT ke Warga
loading...
Menyusul kenaikan harga BBM bersubsidi, pemerintah menggulirkan program BLT BBM. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Keputusan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sejak Sabtu (3/9) disadari bakal memicu kenaikan harga barang dan jasa atau inflasi.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah pun menggulirkan bantuan, diantaranya berupa bantuan langsung tunai atau BLT BBM. Di sisi lain, pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota juga diminta partisipasi aktifnya dalam pengendalian inflasi.
Walikota Depok Mohammad Idris mengatakan, kenaikan harga BBM bakal berdampak pada kenaikan harga bahan pokok, peningkatan inflasi, pengangguran hingga kemiskinan.
Idris menjelaskan, inflasi Kota Depok pada Agustus 2021 hingga Agustus 2022 sebesar 5,30% dan diprediksi akan mengalami peningkatan menjadi 7%.
"Semoga tidak terjadi. Kelompok yang terdampak lebih besar pada kelompok masyarakat miskin, UMKM, pekerja, dunia transportasi, dan lain-lain,” kata Idris dalam pernyataan tertulis, Selasa (13/9/2022).
Untuk penanganan dampak penyesuaian harga BBM, lanjut Idris, pemerintah Depok telah menggulirkan sejumlah kebijakan. Di antaranya BLT BBM untuk kelompok sasaran warga miskin yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial.
“Pemerintah juga telah memberikan arahan kepada pemerintah daerah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134 Tahun 2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022,” terang dia.
Terdapat empat poin utama dalam penanganan dampak penyesuaian harga BBM di Kota Depok. Pertama, program Kartu Depok Sejahtera (KDS) serta Intervensi bantuan sosial sebesar Rp150.000 selama tiga bulan untuk 1.000 sasaran PPKS, 500 sasaran PSKS serta 500 sasaran disabilitas dan lansia, juga sedang direncanakan pemberian untuk penyedia layanan transportasi, terutama sopir dan ojek, serta kelompok sasaran lainnya.
“Kedua, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menggulirkan operasi pasar murah di beberapa titik dimana banyak warga miskin,” paparnya.
Ketiga, sambung Idris, ada pula beberapa kegiatan pemberdayaan, di antaranya pembinaan wirausaha baru (WUB), startup dan perempuan pengusaha, pembinaan Pekka (Perempuan Kepala Keluarga), beragam pelatihan ketenagakerjaan, urban farming untuk ketahanan pangan keluarga, dan sebagainya yang bisa diakses warga.
“Keempat atau yang terakhir, menggerakan kembali program D’Saber atau Depok Sedekah Bersama,” pungkas Idris.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah pun menggulirkan bantuan, diantaranya berupa bantuan langsung tunai atau BLT BBM. Di sisi lain, pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota juga diminta partisipasi aktifnya dalam pengendalian inflasi.
Walikota Depok Mohammad Idris mengatakan, kenaikan harga BBM bakal berdampak pada kenaikan harga bahan pokok, peningkatan inflasi, pengangguran hingga kemiskinan.
Idris menjelaskan, inflasi Kota Depok pada Agustus 2021 hingga Agustus 2022 sebesar 5,30% dan diprediksi akan mengalami peningkatan menjadi 7%.
"Semoga tidak terjadi. Kelompok yang terdampak lebih besar pada kelompok masyarakat miskin, UMKM, pekerja, dunia transportasi, dan lain-lain,” kata Idris dalam pernyataan tertulis, Selasa (13/9/2022).
Baca Juga :
Ada Aplikasinya, Ini Cara Mudah Ajukan BLT BBM
Untuk penanganan dampak penyesuaian harga BBM, lanjut Idris, pemerintah Depok telah menggulirkan sejumlah kebijakan. Di antaranya BLT BBM untuk kelompok sasaran warga miskin yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial.
“Pemerintah juga telah memberikan arahan kepada pemerintah daerah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134 Tahun 2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022,” terang dia.
Terdapat empat poin utama dalam penanganan dampak penyesuaian harga BBM di Kota Depok. Pertama, program Kartu Depok Sejahtera (KDS) serta Intervensi bantuan sosial sebesar Rp150.000 selama tiga bulan untuk 1.000 sasaran PPKS, 500 sasaran PSKS serta 500 sasaran disabilitas dan lansia, juga sedang direncanakan pemberian untuk penyedia layanan transportasi, terutama sopir dan ojek, serta kelompok sasaran lainnya.
“Kedua, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menggulirkan operasi pasar murah di beberapa titik dimana banyak warga miskin,” paparnya.
Ketiga, sambung Idris, ada pula beberapa kegiatan pemberdayaan, di antaranya pembinaan wirausaha baru (WUB), startup dan perempuan pengusaha, pembinaan Pekka (Perempuan Kepala Keluarga), beragam pelatihan ketenagakerjaan, urban farming untuk ketahanan pangan keluarga, dan sebagainya yang bisa diakses warga.
“Keempat atau yang terakhir, menggerakan kembali program D’Saber atau Depok Sedekah Bersama,” pungkas Idris.
Lihat Juga :
(ind)
