Heboh Subsidi Listrik 450 VA Akan Dihapus, Menteri ESDM: Baru Saja BBM Naik, Masak yang Itu Juga
Rabu, 14 September 2022 - 12:40 WIB
loading...
Menteri ESDM Arifin Tasrif. FOTO/ANTARA/Aditya Pradana
A
A
A
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif membantah pemerintah akan menghapus total subsidi listrik bagi warga tidak mampu dengan daya 450 volt ampere (VA). Pemerintah tidak berniat untuk mengalihkan seluruh subsidi listrik 450 VA ke non subsidi.
“Kita baru saja naik BBM masa yang itu juga, mungkin harus dilakukannya evaluasi betul,” kata Menteri ESDM saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (13/9/2022).
Baca Juga: Menyusul Bensin Premium, Daya Listrik 450 VA Bakal Dihapus
Arifin menjelaskan terkait duduk masalah tersebut. Terkait penghapusan subsidi listrik merupakan usulan dari Badan Anggaran (Banggar) DPR. Alasannya, kebijakan tersebut untuk mengatasi situasi kelebihan pasokan listrik PLN yang berpotensi melebar ke angka 7,5 gigawatt (GW) pada 2026 mendatang.
Kementerian ESDM menerima usulan yang disampaikan Banggar saat rapat pembahasan asumsi dasar Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2023 kemarin.
Lewat usulan itu, Banggar berharap, pemerintah ikut membenahi tata kelola dan penyaluran anggaran subsidi listrik kepada penerima manfaat yang masih belum tepat sasaran
Hanya saja, Arifin menegaskan, penyederhanaan golongan tarif listrik relatif sulit dilakukan setelah pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di awal bulan ini. Dia berpendapat pembenahan program subsidi kelistrikan mesti dilakukan bertahap setelah situasi perekonomian kembali kondusif.
"Kita tidak bisa semuanya, harus bertahap. Harus dibahas dalam rapat bersama menteri-menteri terkait," ujarnya.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah sebelumnya mengusulkan agar pemerintah menaikkan daya listrik rumah orang-orang miskin dan rentan miskin, dari 450 VA menjadi 900 VA. Argumentasinya, kenaikan daya cenderung akan mendorong konsumsi listrik rumah tangga—meskipun masyarakat miskin dan rentan miskin sebenarnya mendapatkan subsidi dari pemerintah.
Dia menyebut bahwa mekanisme itu akan menaikkan permintaan (demand), sehingga over supply listrik akan berkurang. Bahkan, dia pun mengusulkan agar pemerintah menaikkan daya rumah tangga 900 VA menjadi 1.200 VA, agar demand lebih tinggi lagi.
"Kalau dari 450 VA kita naikkan 900 VA kan gak perlu biaya, PLN tinggal datang ngotak-ngatik kotak meteran, diutak-atik dari 450 VA diubah ke 900 VA selesai, kenapa itu tidak ditempuh oleh pemerintah," kata Said, Senin (12/9/2022).
Baca Juga: KSP: Jokowi Dengarkan Aspirasi Mahasiswa Tolak Kenaikan Harga BBM
Said pun mengaitkan sarannya itu dengan wacana pemberian kompor listrik gratis kepada masyarakat isu yang sedang getol disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir. Dia bahkan menyebut bahwa peningkatan daya listrik dan pemberian kompor listrik dapat mempengaruhi 'kecanduan' Indonesia terhadap minyak.
"Umpamanya kalau dulu di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, masyarakat kita menerima tabung LPG 3 kilogram gratis, kenapa pemerintah tidak mencoba untuk yang 450 VA kita naikkan 900 VA, kasihlah kompor listrik gratis masyarakat itu, kan tidak apa-apa juga. Katanya kita sepakat membantu yang miskin, yang rentan miskin, tetapi kebijakannya selalu salah," ujarnya.
“Kita baru saja naik BBM masa yang itu juga, mungkin harus dilakukannya evaluasi betul,” kata Menteri ESDM saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (13/9/2022).
Baca Juga: Menyusul Bensin Premium, Daya Listrik 450 VA Bakal Dihapus
Arifin menjelaskan terkait duduk masalah tersebut. Terkait penghapusan subsidi listrik merupakan usulan dari Badan Anggaran (Banggar) DPR. Alasannya, kebijakan tersebut untuk mengatasi situasi kelebihan pasokan listrik PLN yang berpotensi melebar ke angka 7,5 gigawatt (GW) pada 2026 mendatang.
Kementerian ESDM menerima usulan yang disampaikan Banggar saat rapat pembahasan asumsi dasar Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2023 kemarin.
Lewat usulan itu, Banggar berharap, pemerintah ikut membenahi tata kelola dan penyaluran anggaran subsidi listrik kepada penerima manfaat yang masih belum tepat sasaran
Hanya saja, Arifin menegaskan, penyederhanaan golongan tarif listrik relatif sulit dilakukan setelah pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di awal bulan ini. Dia berpendapat pembenahan program subsidi kelistrikan mesti dilakukan bertahap setelah situasi perekonomian kembali kondusif.
"Kita tidak bisa semuanya, harus bertahap. Harus dibahas dalam rapat bersama menteri-menteri terkait," ujarnya.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah sebelumnya mengusulkan agar pemerintah menaikkan daya listrik rumah orang-orang miskin dan rentan miskin, dari 450 VA menjadi 900 VA. Argumentasinya, kenaikan daya cenderung akan mendorong konsumsi listrik rumah tangga—meskipun masyarakat miskin dan rentan miskin sebenarnya mendapatkan subsidi dari pemerintah.
Dia menyebut bahwa mekanisme itu akan menaikkan permintaan (demand), sehingga over supply listrik akan berkurang. Bahkan, dia pun mengusulkan agar pemerintah menaikkan daya rumah tangga 900 VA menjadi 1.200 VA, agar demand lebih tinggi lagi.
"Kalau dari 450 VA kita naikkan 900 VA kan gak perlu biaya, PLN tinggal datang ngotak-ngatik kotak meteran, diutak-atik dari 450 VA diubah ke 900 VA selesai, kenapa itu tidak ditempuh oleh pemerintah," kata Said, Senin (12/9/2022).
Baca Juga: KSP: Jokowi Dengarkan Aspirasi Mahasiswa Tolak Kenaikan Harga BBM
Said pun mengaitkan sarannya itu dengan wacana pemberian kompor listrik gratis kepada masyarakat isu yang sedang getol disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir. Dia bahkan menyebut bahwa peningkatan daya listrik dan pemberian kompor listrik dapat mempengaruhi 'kecanduan' Indonesia terhadap minyak.
"Umpamanya kalau dulu di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, masyarakat kita menerima tabung LPG 3 kilogram gratis, kenapa pemerintah tidak mencoba untuk yang 450 VA kita naikkan 900 VA, kasihlah kompor listrik gratis masyarakat itu, kan tidak apa-apa juga. Katanya kita sepakat membantu yang miskin, yang rentan miskin, tetapi kebijakannya selalu salah," ujarnya.
(nng)
Lihat Juga :
