Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Ekonomi Global Didera Inflasi Tinggi, Transisi Energi Kian Menantang
loading...
Seorang mahasiswa belajar dengan penerangan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Jeneponto, Sulawesi. Foto/SINDOnews/Maman Sukirman
A
A
A
JAKARTA - Dampak perubahan iklim harus diantisipasi, salah satunya melalui program transisi energi . Dukungan berbagai pihak diperlukan guna menyukseskan program yang juga menjadi prioritas pemerintah Indonesia itu.
Untuk diketahui, Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki risiko paling besar terkena dampak perubahan iklim.
Berdasarkan data Bank Pembangunan Asia, perubahan iklim akan memangkas Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) atau GDP negara-negara di Asia Tenggara sebesar 11% pada akhir abad ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sambutannya pada acara “HSBC Summit 2022: Powering the transition to net zero, Indonesia’s pathway for green recovery” mengatakan, Indonesia bisa kehilangan potensi ekonomi Rp112,2 triliun atau 0,5% dari PDB pada 2023 akibat krisis perubahan iklim.
Menurut Menkeu, tanda-tanda terjadinya krisis perubahan iklim bisa dilihat dari kenaikan emisi gas sebesar 4,3% dari 2010-2018, suhu udara yang naik 0,03 derajat Celcius tiap tahun serta tinggi permukaam laut yang naik 0,8-1,2 cm.
“Pada 2030, Indonesia bisa kehilangan potensi ekonomi akibat krisis perubahan iklim sebesar 0,6 – 3,45% dari GDP. Salah satu institut di Swiss membuat laporan bahwa dunia akan kehilangan potensi ekonomi hingga 10% jika kesepakatan Paris Agreement untuk mencapai emisi nol pada 2050 tidak tercapai,” jelas Menkeu di Jakarta, Rabu (14/9/2022).
Mantan petinggi Bank Dunia itu menambahkan, ada banyak pelajaran yang bisa diambil dari pandemi Covid-19 antara lain semua negara harus saling bekerja sama. Hal tersebut juga berlaku untuk perubahan iklim karena tidak ada satu negara pun yang tidak terkena dampaknya.
Pemerintah, ungkap Sri Mulyani, berkomitmen untuk mengurangi emisi lewat kesepakatan Paris Agreement yaitu menurunkan 29% emisi C02 dengan upaya sendiri serta 41% CO2 dengan bantuan internasional pada 2030.
“Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk tindakan mitigasi dari perubahan iklim. Tapi untuk mencapai target tersebut perlu sumber dana yang besar yaitu sekitar Rp3.461 triliun atau Rp266 triliun per tahun. Sedangkan APBN hanya mengalokasikan Rp89,6 triliun per tahun atau 3,6% dari total pengeluaran pemerintah,” bebernya.
Untuk diketahui, Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki risiko paling besar terkena dampak perubahan iklim.
Berdasarkan data Bank Pembangunan Asia, perubahan iklim akan memangkas Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) atau GDP negara-negara di Asia Tenggara sebesar 11% pada akhir abad ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sambutannya pada acara “HSBC Summit 2022: Powering the transition to net zero, Indonesia’s pathway for green recovery” mengatakan, Indonesia bisa kehilangan potensi ekonomi Rp112,2 triliun atau 0,5% dari PDB pada 2023 akibat krisis perubahan iklim.
Menurut Menkeu, tanda-tanda terjadinya krisis perubahan iklim bisa dilihat dari kenaikan emisi gas sebesar 4,3% dari 2010-2018, suhu udara yang naik 0,03 derajat Celcius tiap tahun serta tinggi permukaam laut yang naik 0,8-1,2 cm.
“Pada 2030, Indonesia bisa kehilangan potensi ekonomi akibat krisis perubahan iklim sebesar 0,6 – 3,45% dari GDP. Salah satu institut di Swiss membuat laporan bahwa dunia akan kehilangan potensi ekonomi hingga 10% jika kesepakatan Paris Agreement untuk mencapai emisi nol pada 2050 tidak tercapai,” jelas Menkeu di Jakarta, Rabu (14/9/2022).
Mantan petinggi Bank Dunia itu menambahkan, ada banyak pelajaran yang bisa diambil dari pandemi Covid-19 antara lain semua negara harus saling bekerja sama. Hal tersebut juga berlaku untuk perubahan iklim karena tidak ada satu negara pun yang tidak terkena dampaknya.
Pemerintah, ungkap Sri Mulyani, berkomitmen untuk mengurangi emisi lewat kesepakatan Paris Agreement yaitu menurunkan 29% emisi C02 dengan upaya sendiri serta 41% CO2 dengan bantuan internasional pada 2030.
“Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk tindakan mitigasi dari perubahan iklim. Tapi untuk mencapai target tersebut perlu sumber dana yang besar yaitu sekitar Rp3.461 triliun atau Rp266 triliun per tahun. Sedangkan APBN hanya mengalokasikan Rp89,6 triliun per tahun atau 3,6% dari total pengeluaran pemerintah,” bebernya.
Explore More