Intip Perbandingan Utang Luar Negeri RI dari Mulai Era Soekarno hingga Jokowi
Kamis, 06 Oktober 2022 - 21:17 WIB
loading...
A
A
A
Hal itu bisa diperparah dengan fakta bahwa utang luar negeri pada umumnya didominasi oleh mata uang negara penerbit bukanlah mata uang dari peminjamnya. Dan apabila ekonomi negara dari peminjamnya lemah, maka akan semakin sulit melunasi utang.
Berikut perbandingan utang luar negeri di Indonesia dari tiap periode Presiden:
1. Era Presiden Soekarno
Indonesia sudah mulai melakukan utang luar negeri tak lama dari kemerdekaan Indonesia. Utang tersebut merupakan salah satu kesepakatannya sebagai syarat kemerdekaan dalam Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, Belanda.
Dari konferensi tersebut, Belanda bersedia mengakui kedaulatan RI dengan syarat Indonesia harus menanggung utang dari zaman pemerintahan Hindia Belanda sebesar USD1,13 miliar atau 4,3 miliar gulden.
Sebaliknya, pihak Indonesia hanya mau menanggung utang Belanda hingga Maret 1942, setelah berakhirnya masa Hindia Belanda bersamaan dengan datangnya Jepang. Hingga akhirnya disepakati Indonesia menanggung pembayaran utang pemerintah Hindia Belanda sebesar 1,13 miliar dolar AS.
Selanjutnya Soekarno gali lubang tutup lubang untuk membayar sebagian besar utang warisan Belanda dengan mengajukan pinjaman kepada negara-negara Blok Timur, seperti Uni Soviet dan para sekutunya. Kucuran pinjaman dari Uni Soviet dinikmati pada tahun 1959 sebesar USD12,5 juta yang dipakai untuk Stadion Gelora Bung Karno dan USD450 juta untuk pembelian peralatan Perang Trikora tahun 1960.
Selain dari Uni Soviet, Indonesia juga mendapat pinjaman dari US Exim Bank. Indonesia mendapat pinjaman sebesar USD6,9 juta untuk Semen Gresik, 5 juta dollar AS untuk pembelian pesawat Lockheed Electra, dan USD47,5 juta untuk Pusri dan PLTU di Surabaya tahun 1960.
Tak berhenti sampai disitu, selanjutnya pada periode 1964-1965, Indonesia berutang kepada International Monetary Fund (IMF). Namun, bulan Agustus 1965, Indonesia memutuskan untuk keluar dari IMF.
Saat era Soekarno berakhir, Orde Lama tercatat mewariskan utang luar negeri Indonesia sebesar USD2,4 miliar atau 29% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada waktu itu. Total utang tersebut adalah utang luar negeri Indonesia ke negara-negara maju.
2. Era Presiden Soeharto
Utang luar negeri yang dimiliki Indonesia pada era Presiden Soeharto sebanyak Rp551,4 triliun. Sementara pada masa itu PDB sekitar Rp955,6 triliun. Namun di era Soeharto, utang luar negerinya lebih cenderung pada blok barat dan dari lembaga asing misalnya Bank Dunia dan IMF.
3. Era Presiden B.J. Habibie
Pada era Presiden B.J.Habibie tercatat menjadi presiden yang membuat utang luar negeri Indonesia menjadi lebih banyak dengan waktu yang sangat singkat. Rasio utang kepada PDB berada hingga level 85,4% sehingga membuat utang di era presiden Habibie sebesar Rp938,8 triliun dan PDB di waktu itu hingga Rp1,099 triliun.
Berikut perbandingan utang luar negeri di Indonesia dari tiap periode Presiden:
1. Era Presiden Soekarno
Indonesia sudah mulai melakukan utang luar negeri tak lama dari kemerdekaan Indonesia. Utang tersebut merupakan salah satu kesepakatannya sebagai syarat kemerdekaan dalam Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, Belanda.
Dari konferensi tersebut, Belanda bersedia mengakui kedaulatan RI dengan syarat Indonesia harus menanggung utang dari zaman pemerintahan Hindia Belanda sebesar USD1,13 miliar atau 4,3 miliar gulden.
Sebaliknya, pihak Indonesia hanya mau menanggung utang Belanda hingga Maret 1942, setelah berakhirnya masa Hindia Belanda bersamaan dengan datangnya Jepang. Hingga akhirnya disepakati Indonesia menanggung pembayaran utang pemerintah Hindia Belanda sebesar 1,13 miliar dolar AS.
Selanjutnya Soekarno gali lubang tutup lubang untuk membayar sebagian besar utang warisan Belanda dengan mengajukan pinjaman kepada negara-negara Blok Timur, seperti Uni Soviet dan para sekutunya. Kucuran pinjaman dari Uni Soviet dinikmati pada tahun 1959 sebesar USD12,5 juta yang dipakai untuk Stadion Gelora Bung Karno dan USD450 juta untuk pembelian peralatan Perang Trikora tahun 1960.
Selain dari Uni Soviet, Indonesia juga mendapat pinjaman dari US Exim Bank. Indonesia mendapat pinjaman sebesar USD6,9 juta untuk Semen Gresik, 5 juta dollar AS untuk pembelian pesawat Lockheed Electra, dan USD47,5 juta untuk Pusri dan PLTU di Surabaya tahun 1960.
Tak berhenti sampai disitu, selanjutnya pada periode 1964-1965, Indonesia berutang kepada International Monetary Fund (IMF). Namun, bulan Agustus 1965, Indonesia memutuskan untuk keluar dari IMF.
Saat era Soekarno berakhir, Orde Lama tercatat mewariskan utang luar negeri Indonesia sebesar USD2,4 miliar atau 29% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada waktu itu. Total utang tersebut adalah utang luar negeri Indonesia ke negara-negara maju.
2. Era Presiden Soeharto
Utang luar negeri yang dimiliki Indonesia pada era Presiden Soeharto sebanyak Rp551,4 triliun. Sementara pada masa itu PDB sekitar Rp955,6 triliun. Namun di era Soeharto, utang luar negerinya lebih cenderung pada blok barat dan dari lembaga asing misalnya Bank Dunia dan IMF.
3. Era Presiden B.J. Habibie
Pada era Presiden B.J.Habibie tercatat menjadi presiden yang membuat utang luar negeri Indonesia menjadi lebih banyak dengan waktu yang sangat singkat. Rasio utang kepada PDB berada hingga level 85,4% sehingga membuat utang di era presiden Habibie sebesar Rp938,8 triliun dan PDB di waktu itu hingga Rp1,099 triliun.
Lihat Juga :
