Genjot Produk Lokal, Ganjar Anggarkan Rp3,8 Triliun Belanja UMKM

NUSA DUA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) terus melakukan optimalisasi penggunaan produk lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu strateginya dengan memperkuat peran usaha mikro, kecil, dan menengah.

"Komitmen untuk produk dalam negeri dan UMKM untuk Provinsi Jawa Tengah dari data rencana umum pengadaan atau penyedia kurang lebih Rp3,8 triliun. Terus untuk komitmen pengadaan produk dalam negeri Rp3,5 triliun," tutur Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat menghadiri acara, di Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Jumat (7/10/2022).



Ganjar melanjutkan, data rencana umum pengadaan produk impor hanya sekitar Rp302 miliar. Ganjar mengatakan, itu berarti komitmen Jateng menggunakan produk dalam negeri berikisar 92,12 persen dari APBD Jateng per tanggal 30 September 2022.

"Lalu realisasi belanja paket RUP dengan komitmen P3DN (Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri) ini untuk Pemerintah Provinsi Jateng sampai dengan 23 September 2022, 53,17 persen. Ini totalnya sudah segitu, ya lumayan lah untuk bisa kita sampaikan kepada publik," katanya.

Di samping itu, Ganjar mengatakan pihaknya juga memanfaatkan aplikasi Blankon Jateng untuk menyerap belanja produk dalam negeri di Pemprov Jateng dan masyarakat. Hingga 30 September 2022, kata Ganjar, presentase realisasi belanjanya kurang lebih 12,17 persen.

"Tapi presentase realisasi belanja dari target stranas (stategi nasional) itu 121,65 persen. Jadi relatif lumayan berjalan sambil terus kita lakukan," kata Ganjar.

Tak hanya itu, Ganjar juga mendorong P3DN lewat sejumlah regulasi. Salah satunya lewat instruksi Gubernur Jateng pada 2021 lalu tentang penyediaan ruang pelaku UMKM untuk memasukan produknya dalam e-katalog.

Ganjar mengatakan, produk UMKM yang sudah masuk e-katalog bisa dijual ke pembeli yang mengakses aplikasi Blankon Jateng. Pemprov Jateng kemudian akan memasarkan produk tersebut, baik lewat aplikasi Blankon Jateng itu sendiri maupun melalui Kelompok Kerja (Pokja) secara canvassing.

"Dari tim P3DN ini sebenarnya kita sudah menyiapkan beberapa tim untuk pokja pemantauan, pokja sosialisasi, dan pokja TKDN. Lalu ada tim pengarah, tim monet, sampai fasilitasi. Jadi kalau kita sudah lakukan itu sebenarnya ini yang bisa dilakukan percepatan," kata Ganjar.