Transformasi Digital Dinilai Bakal Naikkan Pendapatan BPKH
Selasa, 11 Oktober 2022 - 15:45 WIB
loading...
BPKH sangat terbantu dengan digitalisasi yang dilakukannya. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengelola Keuangan Haji ( BPKH ) memaknai digitalisasi sebagai perubahan digital untuk membuka peluang memperoleh pendapatan yang lebih besar. BPKH memiliki prinsip harus untung, tapi tidak mendapatkan bonus untuk pengelolaan haji .
Baca juga: Berpartisipasi dalam ISEF 2022, BPKH dan BI Gelar Konferensi Haji Internasional
"Jadi, setiap manfaat atau keuntungan yang kami dapatkan akan mengalir ke calon jamaah," kata Anggota Badan Pelaksana BPKH Beny Witjaksono, pada Indonesia Sharia Economic Forum (ISEF) 2022 dikutip Selasa (11/10/2022).
Beny menuturkan, ketika dibentuk pada 2017, BPKH mengelola keuangan haji secara manual. Penggunaan teknologi juga masih terbatas, dan awalnya bisnis BPKH ada dua.
"Pertama mengumpulkan uang dari haji sekitar Rp25 juta untuk kami tempatkan di bank dan kedua untuk investasi tersebut," turutnya.
BPKH baru beralih ke teknologi dengan menciptakan Sistem Keuangan Haji Terpadu (Siskehat) yang didukung penggunaan data center canggih. Dengan menggunakan Siskehat pelaporan BPKH menjadi lebih jelas dan sehat.
"Sekarang kami memiliki Siskehat generasi 2 yang membuat BPKH lebih mudah untuk melakukan laporan dan menunjukan transparansi pada publik," kata Beny.
Setelah itu, pemanfaatan teknologi meluas pada pengelolaan dana umat. BPKH menggunakan big data analytic untuk memastikan penempatan dana jamaah ke investasi yang tepat.
"BPKH menggunakan metode big data analytic, kemudian menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan data potensial sehingga kita bisa berbagi data tersebut ke bank, dan bank memiliki data calon potensial jamaah untuk dipasarkan secara digital," sambungnya.
BPKH juga telah meluncurkan aplikasi Integrasi Keuangan Haji Sistem Waktu Nyata (IKHSAN) yang salah satu fiturnya dapat memantau saldo nilai manfaat setoran awal haji. IKHSAN merupakan hasil "perkawinan" Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) dengan beberapa data di Sistem Keuangan Haji Terpadu (Siskehat).
Melalui IKHSAN, calon jamaah haji yang sudah melakukan setoran ke Bank Penerima Setoran bisa memantau saldo setoran awal hajinya secara real time.
Sementara itu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief mengatakan, digitalisasi dan inklusivitas ekosistem haji menjadi penting untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh terus berkembang. Dengan demikian, ritual ibadah ini mampu memberi manfaat dan kemaslahatan bagi umat Islam, baik dari sisi spiritual, budaya, ekonomi maupun sosial.
"Pemanfaatan kerangka kerja digital untuk mengelola haji telah mencapai puncaknya ketika Indonesia mengalami transformasi dan pergeseran ke sistem digital. Apalagi, antusiasme muslim Indonesia untuk berangkat haji terus meningkat hampir setiap tahun, kecuali di masa pandemi," kata Hilman.
Baca juga: Happy Asmara Akui Jadi Pedangdut Sempat Tak Direstui sang Ibunda, Ini Alasannya
Menurut Hilman, digitalisasi bukan hanya dibutuhkan untuk mengelola pemberangkatan jamaah, tapi juga merumuskan kebijakan ke depan yang berkelanjutan. "Mengapa platform digital ini perlu? Bagi kami tidak hanya untuk mengelola orang. Tapi pada saat yang sama juga membuat kebijakan yang berkelanjutan, termasuk secara finansial," sebutnya.
Baca juga: Berpartisipasi dalam ISEF 2022, BPKH dan BI Gelar Konferensi Haji Internasional
"Jadi, setiap manfaat atau keuntungan yang kami dapatkan akan mengalir ke calon jamaah," kata Anggota Badan Pelaksana BPKH Beny Witjaksono, pada Indonesia Sharia Economic Forum (ISEF) 2022 dikutip Selasa (11/10/2022).
Beny menuturkan, ketika dibentuk pada 2017, BPKH mengelola keuangan haji secara manual. Penggunaan teknologi juga masih terbatas, dan awalnya bisnis BPKH ada dua.
"Pertama mengumpulkan uang dari haji sekitar Rp25 juta untuk kami tempatkan di bank dan kedua untuk investasi tersebut," turutnya.
BPKH baru beralih ke teknologi dengan menciptakan Sistem Keuangan Haji Terpadu (Siskehat) yang didukung penggunaan data center canggih. Dengan menggunakan Siskehat pelaporan BPKH menjadi lebih jelas dan sehat.
"Sekarang kami memiliki Siskehat generasi 2 yang membuat BPKH lebih mudah untuk melakukan laporan dan menunjukan transparansi pada publik," kata Beny.
Setelah itu, pemanfaatan teknologi meluas pada pengelolaan dana umat. BPKH menggunakan big data analytic untuk memastikan penempatan dana jamaah ke investasi yang tepat.
"BPKH menggunakan metode big data analytic, kemudian menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan data potensial sehingga kita bisa berbagi data tersebut ke bank, dan bank memiliki data calon potensial jamaah untuk dipasarkan secara digital," sambungnya.
BPKH juga telah meluncurkan aplikasi Integrasi Keuangan Haji Sistem Waktu Nyata (IKHSAN) yang salah satu fiturnya dapat memantau saldo nilai manfaat setoran awal haji. IKHSAN merupakan hasil "perkawinan" Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) dengan beberapa data di Sistem Keuangan Haji Terpadu (Siskehat).
Melalui IKHSAN, calon jamaah haji yang sudah melakukan setoran ke Bank Penerima Setoran bisa memantau saldo setoran awal hajinya secara real time.
Sementara itu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief mengatakan, digitalisasi dan inklusivitas ekosistem haji menjadi penting untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh terus berkembang. Dengan demikian, ritual ibadah ini mampu memberi manfaat dan kemaslahatan bagi umat Islam, baik dari sisi spiritual, budaya, ekonomi maupun sosial.
"Pemanfaatan kerangka kerja digital untuk mengelola haji telah mencapai puncaknya ketika Indonesia mengalami transformasi dan pergeseran ke sistem digital. Apalagi, antusiasme muslim Indonesia untuk berangkat haji terus meningkat hampir setiap tahun, kecuali di masa pandemi," kata Hilman.
Baca juga: Happy Asmara Akui Jadi Pedangdut Sempat Tak Direstui sang Ibunda, Ini Alasannya
Menurut Hilman, digitalisasi bukan hanya dibutuhkan untuk mengelola pemberangkatan jamaah, tapi juga merumuskan kebijakan ke depan yang berkelanjutan. "Mengapa platform digital ini perlu? Bagi kami tidak hanya untuk mengelola orang. Tapi pada saat yang sama juga membuat kebijakan yang berkelanjutan, termasuk secara finansial," sebutnya.
(uka)
Lihat Juga :
