Pengembang Kecil Belum Kebagian, REI Minta Insentif Properti Diperpanjang
Rabu, 12 Oktober 2022 - 13:53 WIB
loading...
Insentif PPNDTP lebih banyak dinikmati oleh pengembang besar. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pengusaha properti meminta insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti yang berakhir pada September 2022 lalu sebaiknya diberlakukan kembali. Serapan PPN DTP yang masih tercatat sebesar 11% seharusnya bisa kembali digulirkan sebab banyak pihak pengusaha yang belum mendapatkan manfaatnya.
Baca juga: Krisis Properti China Jadi Ancaman Baru Pertumbuhan Ekonomi Global
''Manfaat PPN DTP mayoritasnya dirasakan oleh pengusaha sektor properti yang berskala besar, sedangkan properti dengan skala menengah ke bawah harus menghadapi hambatan regulasi perizininan'' kata Wakil Ketua Umum REI Hari Ganie, saat Market Review IDX Channel di Jakarta, Rabu 12/10/22.
Dia melanjutkan, pasca-pandemi memang sektor properti mencatatkan kenaikan sales yang meningkat secara signifikan. Namun di balik itu para produsen harus memutar otak agar biaya produksi seiringan dengan daya beli masyarakat.
"Jadi dengan adanya pemberhentian PPN DTP ini maka kemungkinan risikonya adalah daya beli masyarakat kembali menurun," jelasnya.
Baca juga: Saling Lempar Tanggung Jawab Tragedi Kanjuruhan, Mahfud MD: Nyawa Manusia Dibuat Pertaruhan
Pagu anggaran untuk PPN DTP adalah Rp1,7 triliun. Sementara itu realisasinya adalah Rp194,41 miliar, dimanfaatkan oleh 9.397 pembeli dari 938 penjual.
Baca juga: Krisis Properti China Jadi Ancaman Baru Pertumbuhan Ekonomi Global
''Manfaat PPN DTP mayoritasnya dirasakan oleh pengusaha sektor properti yang berskala besar, sedangkan properti dengan skala menengah ke bawah harus menghadapi hambatan regulasi perizininan'' kata Wakil Ketua Umum REI Hari Ganie, saat Market Review IDX Channel di Jakarta, Rabu 12/10/22.
Dia melanjutkan, pasca-pandemi memang sektor properti mencatatkan kenaikan sales yang meningkat secara signifikan. Namun di balik itu para produsen harus memutar otak agar biaya produksi seiringan dengan daya beli masyarakat.
"Jadi dengan adanya pemberhentian PPN DTP ini maka kemungkinan risikonya adalah daya beli masyarakat kembali menurun," jelasnya.
Baca juga: Saling Lempar Tanggung Jawab Tragedi Kanjuruhan, Mahfud MD: Nyawa Manusia Dibuat Pertaruhan
Pagu anggaran untuk PPN DTP adalah Rp1,7 triliun. Sementara itu realisasinya adalah Rp194,41 miliar, dimanfaatkan oleh 9.397 pembeli dari 938 penjual.
(uka)
Lihat Juga :
