Tergabung di 3 Forum Kerja Sama Internasional, Menko Airlangga: Indonesia Punya Posisi Strategis

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang tergabung dalam tiga forum kerja sama internasional, yaitu G20, APEC, dan ASEAN. Sehingga menurutnya, Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis untuk menjembatani ketiga forum kerja sama tersebut.

"Terdapat benang merah antara G20, APEC, dan ASEAN, yaitu semangat togetherness dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada,” ujar Airlangga dalam APEC Leaders’ Retreat Session 2 yang merupakan agenda penutup rangkaian APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM) dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (19/11/2022).

Dia menyebut bahwa dunia masih berjuang menghadapi dampak multidimensi dari pandemi Covid-19 dan kembali dihadapkan pada tantangan baru.

Penajaman konflik geopolitik, krisis pangan dan energi, inflasi tinggi, serta peningkatan risiko resesi ekonomi masih terus berlangsung, diikuti dengan dampak perubahan iklim yang serius.



Menko Airlangga melihat bahwa posisi strategis APEC dapat menjadi bagian dalam solusi krisis yang terjadi, mengingat ekonomi anggota APEC mewakili lebih dari 60% PDB dunia dan 48% perdagangan global.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga mengajukan tiga langkah yang dapat dilakukan. Pertama, menyelarasan kebijakan perdagangan dan teknologi.

APEC dinilai perlu mengembangkan pendekatan kreatif, modern, dan komprehensif untuk mendukung perdagangan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Upaya tersebut menurutnya dapat dilakukan melalui peningkatan inklusi dan partisipasi para pemangku kepentingan pembangunan, meningkatkan akses dan fasilitasi perdagangan digital berbasis teknologi, serta meningkatkan daya saing kawasan melalui penguatan perdagangan berbasis multilateral yang adil, terbuka, inklusif, dan fasilitatif.



Dia melanjutkan, langkah kedua yakni memperkuat ketahanan ekonomi melalui rantai pasok yang tangguh, kuat, dan terintegrasi. Pandemi telah menunjukkan kerentanan rantai suplai yang ada, sehingga penting untuk memperkuat resiliensi terhadap berbagai potensi disrupsi.

Untuk itu, dia menilai, perlu dibangun mekanisme information sharing untuk peringatan dini gangguan rantai suplai, meningkatkan pembangunan infrastruktur logistik, serta mengurangi carbon footprint sistem logistik kawasan untuk perdagangan yang lebih hijau.

Selain itu, UMKM juga perlu difasilitasi agar semakin terintegrasi ke dalam rantai pasok global dengan mengatasi kesenjangan digital dan menghilangkan hambatan struktural yang ada.

“Jumlah UMKM saat ini sebesar 97% dan menampung 50% lapangan pekerjaan baru secara global. UMKM berperan penting dalam mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan ekstrem,” ungkap Menko Airlangga.



Langkah ketiga yang disebutkan Airlangga adalah APEC perlu meningkatkan komitmen untuk menciptakan ekonomi bersih dan berkeadilan.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan investasi dan kebijakan perdagangan yang kondusif, mengembangkan teknologi inovatif, serta memberikan insentif untuk mendukung transisi ekonomi bersih.

“Mari kita tingkatkan kerja sama untuk pemulihan dan kebangkitan yang lebih kuat, baik secara lingkungan maupun ekonomi,” ujarnya.