Demi Tarik Investor ke IKN, Menteri Basuki Minta Tambahan Rp12,7 Triliun ke Sri Mulyani
Senin, 28 November 2022 - 19:30 WIB
loading...
Menteri Basuki Hadimuljono meminta tambahan anggaran untuk IKN Nusantara. Foto/IqbalDwiPurnama/MPI
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) mengusulkan penambahan anggaran untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B dan 1C Ibu Kota Nusantara . Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, penambahan anggaran diperlukan untuk mengakomodasi minat investor yang meningkat pasca-penjajakan pasar dilakukan pada Agustus lalu.
Baca juga: Menteri Basuki Laporkan Progres Pembangunan di IKN, per November Terkontrak Rp15 Triliiun
"Kami sudah mengirimkan surat kepada Menkeu No. KU 0101-Mn/2210 perihal usulan anggaran percepatan pembangunan IKN pada tahun 2023 sebsar Rp12,7 triliun," kata Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Senin (28/11/2022).
Lebih lanjut Menteri Basuki menguraikan, kebutuhan dana tambahan itu diperuntukan membuat jalan akses logistik, land development di wilayah KIPP 1B dan 1C sekaligus pembangunan rumah ASN/TNI Polri.
Menurutnya, permintaan Invetasi yang masuk ke IKN Nusantara melonjak 25 kali lipat. Semula disiapkan 38 hektare kini menjadi 965 hektare untuk membangun beberapa fasilitas penunjang, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan, dan perkantoran.
Baca juga: Menteri Basuki Laporkan Progres Pembangunan di IKN, per November Terkontrak Rp15 Triliiun
"Kami sudah mengirimkan surat kepada Menkeu No. KU 0101-Mn/2210 perihal usulan anggaran percepatan pembangunan IKN pada tahun 2023 sebsar Rp12,7 triliun," kata Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Senin (28/11/2022).
Lebih lanjut Menteri Basuki menguraikan, kebutuhan dana tambahan itu diperuntukan membuat jalan akses logistik, land development di wilayah KIPP 1B dan 1C sekaligus pembangunan rumah ASN/TNI Polri.
Menurutnya, permintaan Invetasi yang masuk ke IKN Nusantara melonjak 25 kali lipat. Semula disiapkan 38 hektare kini menjadi 965 hektare untuk membangun beberapa fasilitas penunjang, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan, dan perkantoran.
Lihat Juga :
