Serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Sektor UMKM Masih Rendah

JAKARTA - Serapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk sektor koperasi dan usaha mikro kecil menengah (KUMKM) hingga 9 Juli 2020 mencapai Rp8,42 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 6,82% dari total pagu anggaran Rp123,46 triliun, atau naik 0,20% dibandingkan periode 2 Juli 2020.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof. Rully Indrawan, menyatakan meski tergolong masih rendah, namun realisasi penyaluran dana PEN untuk KUMKM patut diapresiasi. Pasalnya, saat ini pelaku UMKM dan koperasi masih dihadapkan pada keragu-raguan untuk kembali menjalankan bisnisnya dengan normal lantaran belum adanya kejelasan berakhirnya pandemi.

"Sering kami sampaikan bahwa kami tugasnya adalah memastikan agar seluruh program dan skemanya berjalan baik. Dan terutama dapat memenuhi target yang direncanakan serta tepat sasaran," ujar Rully Indrawan dalam konferensi pers terkait update realisasi program PEN di kantornya, Jakarta, Kamis (9/7/2020). ( Baca juga: 833 Pelaku UMKM Jakarta Utara Bakal Dapat Relaksasi Izin Usaha )

Disebutkannya bahwa realisasi penyerapan dana PEN untuk KUMKM tersebut terbagi melalui tiga program, yaitu subsidi bunga KUR dengan nilai Rp12,96 miliar (0,26% dari Rp35,28 triliun). Kemudian melalui penempatan dana pemerintah untuk restrukturisasi kredit melalui bank anggota Himpunan Bank Negara (Himbara) senilai Rp8,16 triliun (10,37% dari total dana Rp78,78 triliun). Lalu melalui pembiayaan investasi kepada koperasi yang disalurkan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM sebesar Rp239,6 miliar (23,96% dari pagu Rp1 triliun).

Rully menambahkan, untuk subsidi bunga KUR hingga 9 Juli 2020 kemarin baru ada lima bank dan satu koperasi penyalur yang telah mengajukan klaim atas dana talangannya. Keenam lembaga penyalur tersebut, yaitu BNI, BRI, Mandiri, Bank Kaltimtara, BPD Papua, dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Guna Prima Dana.

Rully membenarkan bahwa masih banyak bank-bank dan lembaga penyalur lainnya yang belum melakukan klaim atas dana yang disalurkan kepada kuasa pengguna anggaran (KPA), yaitu ke Kementerian Koperasi dan UKM. Dia berharap bank-bank dan lembaga penyalur segera mengajukan klaimnya agar bisa segera dicairkan.

"Kami berharap semakin banyak yang mengurus masalah administrasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bergulir lagi. Kalau memang lambat perlu diingatkan, karena masyarakat butuh dan dananya sudah ada," sambung Rully.

Sementara itu di tempat yang sama Guru Besar Universitas Padjajaran, Prof. Ina Primianan, berharap agar program PEN yang sudah direncanakan sangat baik tersebut dapat ditingkatkan akselerasi penyalurannya. Pasalnya, saat ini sektor UMKM sangat terdampak dan sudah sangat membutuhkan bantuan dana stimulus dari pemerintah.

"Perlu melakukan pendekatan ke perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya agar melakukan percepatan (penyaluran). Mungkin ada UMKM yang belum tahu PEN karena banyak program pemerintah sehingga UMKM tidak mengerti. Jadi perlu juga digencarkan sosialisasinya," tutur Ina.