BTN Pede Penempatan Uang Negara Bisa Bikin Ekspansi Kredit Tembus Rp30 Triliun
Jum'at, 10 Juli 2020 - 07:51 WIB
loading...
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) optimistis penempatan uang negara di perseroan sebesar Rp5 triliun akan membuat ekspansi kredit tembus Rp30 triliun hingga akhir tahun ini. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) optimistis penempatan uang negara di perseroan sebesar Rp5 triliun akan membuat ekspansi kredit tembus Rp30 triliun hingga akhir tahun ini. Namun jika hanya hingga September 2020 ekspansi kredit yang bisa disalurkan BTN mencapai Rp15 triliun.
"Segmen bisnis yang disalurkan dari uang negara dialokasikan untuk KPR subsidi, KPR nonsubsidi, kredit konstruksi dan kredit ke BUMN," ujar Direktur Utama BTN Pahala Nugraha Mansury di Jakarta, Jumat (10/7/2020).
(Baca Juga: Sri Mulyani Akan Memperpanjang Jangka Waktu Penempatan Dana ke Himbara )
Sambung Pahala memaparkan, untuk bulan Juli hingga Desember 2020, sesuai rencana bisnis, dana penempatan pemerintah akan disalurkan untuk 68.500 unit atau setara dengan KPR subsidi senilai Rp9,24 triliun, sementara untuk KPR nonsubsidi akan terealisasi untuk 17.857 unit atau setara dengan Rp6,25 triliun.
Sedangkan kredit konstruksi rencananya akan disalurkan sebesar Rp5,485 triliun dan kredit ke BUMN senilai Rp9,05 triliun. Sehingga total penyaluran kredit bulan Juli hingga Desember 2020 mencapai 86.357 unit senilai Rp30 triliun.
Untuk realisasi hingga 7 Juli 2020, lanjut Pahala, BTN sudah menyalurkan kredit dari hasil penempatan dana pemerintah mencapai Rp1,6 triliun. Dari jumlah tersebut terdiri dari KPR subsidi sebesar Rp425 miliar, KPR nonsubsidi Rp703 miliar, kredit konstruksi dan lainnya Rp476 miliar serta kredit ke BUMN Rp5 miliar. "Hingga awal Juli ini KPR subsidi mencapai 3.079 unit dan KPR nonsubsidi 1.609 unit," jelas Pahala.
(Baca Juga: Himbara Optimis Dana dari Pemerintah Akan Tumbuh 3 Kali Lipat )
Lebih lanjut Pahala menuturkan, ada beberapa tantangan dan kendala dalam melakukan ekspansi kredit tahun ini. Pertama, pemberian kredit dilakukan secara selektif agar risiko kredit terkendali sehingga non performing loan dapat diturunkan.
Kedua, PHK dan PSBB membuat penurunan daya beli masyarakat sehingga alokasi pendapatan diprioritaskan untuk kebutuhan pokok dibanding untuk membeli rumah. Ketiga, keuntungan yang diperoleh developer menurun dan keempat pemasaran kredit lebih luas kepada ekosistem perumahan seperti mitra bisnis developer.
"Segmen bisnis yang disalurkan dari uang negara dialokasikan untuk KPR subsidi, KPR nonsubsidi, kredit konstruksi dan kredit ke BUMN," ujar Direktur Utama BTN Pahala Nugraha Mansury di Jakarta, Jumat (10/7/2020).
(Baca Juga: Sri Mulyani Akan Memperpanjang Jangka Waktu Penempatan Dana ke Himbara )
Sambung Pahala memaparkan, untuk bulan Juli hingga Desember 2020, sesuai rencana bisnis, dana penempatan pemerintah akan disalurkan untuk 68.500 unit atau setara dengan KPR subsidi senilai Rp9,24 triliun, sementara untuk KPR nonsubsidi akan terealisasi untuk 17.857 unit atau setara dengan Rp6,25 triliun.
Sedangkan kredit konstruksi rencananya akan disalurkan sebesar Rp5,485 triliun dan kredit ke BUMN senilai Rp9,05 triliun. Sehingga total penyaluran kredit bulan Juli hingga Desember 2020 mencapai 86.357 unit senilai Rp30 triliun.
Untuk realisasi hingga 7 Juli 2020, lanjut Pahala, BTN sudah menyalurkan kredit dari hasil penempatan dana pemerintah mencapai Rp1,6 triliun. Dari jumlah tersebut terdiri dari KPR subsidi sebesar Rp425 miliar, KPR nonsubsidi Rp703 miliar, kredit konstruksi dan lainnya Rp476 miliar serta kredit ke BUMN Rp5 miliar. "Hingga awal Juli ini KPR subsidi mencapai 3.079 unit dan KPR nonsubsidi 1.609 unit," jelas Pahala.
(Baca Juga: Himbara Optimis Dana dari Pemerintah Akan Tumbuh 3 Kali Lipat )
Lebih lanjut Pahala menuturkan, ada beberapa tantangan dan kendala dalam melakukan ekspansi kredit tahun ini. Pertama, pemberian kredit dilakukan secara selektif agar risiko kredit terkendali sehingga non performing loan dapat diturunkan.
Kedua, PHK dan PSBB membuat penurunan daya beli masyarakat sehingga alokasi pendapatan diprioritaskan untuk kebutuhan pokok dibanding untuk membeli rumah. Ketiga, keuntungan yang diperoleh developer menurun dan keempat pemasaran kredit lebih luas kepada ekosistem perumahan seperti mitra bisnis developer.
(akr)
Lihat Juga :
