Bahlil Ungkap Ada yang Tak Lazim dalam Pemerintahan Presiden Jokowi, Apa Tuh?

Kamis, 08 Desember 2022 - 20:36 WIB
loading...
Bahlil Ungkap Ada yang Tak Lazim dalam Pemerintahan Presiden Jokowi, Apa Tuh?
Menteri Investasi atau Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menyebut ada yang tak lazim dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Maruf Amin, apa itu?. Foto/Dok
A A A
JAKARTA - Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyebut ada yang tak lazim dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin, apa itu?. Survei Poltracking Indonesia melaporkan, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin sebanyak 73,7% menyatakan percaya.



Adapun tren kepuasan sempat mengalami fluktuasi, tetapi sepanjang tahun 2022 relatif terus mengalami peningkatan, seperti pada Mei (59,6%), Agustus (66,2%), dan November (73,2%).

"Ada yang tidak lazim, tetapi hari ini itu terjadi. Kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi di atas 70%. Ini mencerminkan sejarah baru dalam perkembangan demokrasi pasar sejak pemilihan presiden secara langsung," ujar Bahlil dalam memberikan tanggapan Survei Politracking Indonesia yang disiarkan virtual, Kamis (8/12/2022).

"Saya belum pernah melihat catatan presiden yang mendekati satu tahun Pemilu surveinya bisa naik turun tingkat kepuasannya. Karena biasanya rata-rata kalau sudah tinggal satu tahun mendekati Pemilu itu surveinya pasti sudah di bawah 50%," sambungnya.



Lebih rinci Bahlil menerangkan, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi, sebelum kenaikan BBM di angka 70%. Kemudian saat harga BBM naik survei kepuasannya turun sampai 59%. Namun sekarang, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi naik kembali menjadi 73%.

"Menurut saya ini adalah pertaruhan leadership kepala negara. Dan Pak Jokowi ini memperlihatkan pola leadershipnya bagus," ucapnya.

Selanjutnya pada saat bersamaan papar Bahlil, global juga sedang mengalami isu yang sama seperti pengendalian Pandemi Covid, dan pemulihan ekonomi pasca Pandemi. Lalu, secara bersamaan pula terjadi perang Rusia dan Ukraina yang dampaknya luas terhadap banyak negara.

Namun hebatnya, pertumbuhan ekonomi nasional masih menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Inflasi Indonesia berada di bawah 6%, pertumbuhan domestik juga bagus, konsumsi domestik pun demikian.

"Ini mencerminkan bahwa kepemimpinan pak Jokowi dalam mengarahkan kabinetnya untuk membuat kebijakan itu benar-benar tepat sasaran," tukas Bahlil.

Selain itu Bahlil juga menilai, kekuatan kepemimpinan Jokowi terlihat dari membangkitkan negara saat dalam keadaan krisis.

Dia menerangkan, Presiden Jokowi memiliki ramuan rumus yang out of the box. Misalnya dalam menekan laju inflasi. Saat inflasi naik, Jokowi mengarahkan anak buahnya untuk membantu mengendalikan inflasi.

Seperti mengecek komoditas mana yang berkontribusi besar terhadap naiknya inflasi. Sehingga dari situ ditemukan titik persoalan dan dicarikan jalan keluarnya. Dengan begitu hasilnya inflasi bisa di tekan.

"Inflasi selama ini dikawal oleh Bank Indonesia. Palingan mainnya itu di suku bunga. Tapi apa yang dilakukan pak Jokowi dalam mengendalikan inflasi? dia mengecek komoditas mana yang paling banyak memberikan kontribusi inflasi. Kemarin itu komoditas bawang dan cabai," ungkap Bahlil.

"Kemudian pak Jokowi mengadopsi caranya, yaitu ambil komoditas dari tempat yang surplus ke tempat yang defisit dengan memberikan subsidi logistik. Ini merupakan rumus baru. Ini rumus yang tidak lazim yang dilakukan oleh kepala negara sebelumnya," jelasnya.

Terakhir yang menarik perhatian Bahlil adalah cara presiden dalam menciptakan lapangan kerja di Indonesia. Bahlil menyebut, belum ada Presiden yang menemukan cara ini. Yaitu mendorong para Menterinya untuk menggaet investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Hal ini dalam rangka penciptaan lapangan kerja baru.

"Presiden Jokowi dalam mengarahkan kepada kami harus membuka investasi. Dan kami diminta untuk melayani investor dengan baik dalam rangka menciptakan lapangan kerja. Saya juga senang dengan penciptaan lapangan kerja yang sudah 60%," tutupnya.

(akr)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.2061 seconds (0.1#10.140)