Kementeriannya Dibilang Diisi Setan, Wamenkeu: Kita Bicarakan dengan Data
loading...
Wamenkeu Suahasil Nazara merespons pernyataan Bupati Meranti. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil yang menyebut Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) diisi setan dan iblis tak hanya mendapatkan perhatian Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo. Pernyataan itu juga menarik perhatian Wamenkeu Suahasil Nazara.
"Ada Bupati berpikir Kementerian Keuangan itu iblis atau setan. Nggak proper sama sekali. Serius mikirnya begitu?" tulis Suahasil dalam akun Instagram resminya @suahasil di Jakarta, Senin (12/12/2022).
Bahkan, selain mengunggah data khusus Kepulauan Meranti, dia turut menjelaskan bahwa kehadiran negara, melalui APBN, untuk berbagai daerah di Indonesia bukan hanya melalui alokasi dana bagi hasil (DBH), dan bukan hanya melalui alokasi dana transfer seperti DAU (dana alokasi umum), DAK (dana alokasi khusus), maupun DID (dana insentif daerah).
"Kehadiran negara juga dilakukan melalui berbagai belanja-belanja kementerian/lembaga (K/L) dari pusat di daerah seperti belanja Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, dan berbagai program lainnya. Aparat keamanan yang ada di berbagai pelosok juga dibiayai oleh uang APBN kita," tegas Suahasil.
Suahasil menjelaskan juga ada belanja subsidi energi sehingga masyarakat bisa membayar harga BBM dan listrik bersubsidi. Semuanya itu untuk dialokasikan kepada masyarakat seluruh Indonesia.
"Khusus untuk Meranti, saya tunjukkan datanya. Nah, kalau ada yang perlu diperbaiki, bukan hanya 'boleh' atau 'dapat', tapi malah harus kita perbaiki. Kita bicarakan, dengan data, dengan bicara yang baik, dengan konteks keIndonesiaan. Itulah cara kita semua bernegara, Indonesia," ucap Suahasil.
"Yang paling menyedihkan adalah ketika berpikir 'pindah' negeri sebelah saja. Ini jauh dari cita-cita pendiri republik, dan jauh dari cita-cita Indonesia," pungkasnya.
"Ada Bupati berpikir Kementerian Keuangan itu iblis atau setan. Nggak proper sama sekali. Serius mikirnya begitu?" tulis Suahasil dalam akun Instagram resminya @suahasil di Jakarta, Senin (12/12/2022).
Bahkan, selain mengunggah data khusus Kepulauan Meranti, dia turut menjelaskan bahwa kehadiran negara, melalui APBN, untuk berbagai daerah di Indonesia bukan hanya melalui alokasi dana bagi hasil (DBH), dan bukan hanya melalui alokasi dana transfer seperti DAU (dana alokasi umum), DAK (dana alokasi khusus), maupun DID (dana insentif daerah).
"Kehadiran negara juga dilakukan melalui berbagai belanja-belanja kementerian/lembaga (K/L) dari pusat di daerah seperti belanja Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, dan berbagai program lainnya. Aparat keamanan yang ada di berbagai pelosok juga dibiayai oleh uang APBN kita," tegas Suahasil.
Suahasil menjelaskan juga ada belanja subsidi energi sehingga masyarakat bisa membayar harga BBM dan listrik bersubsidi. Semuanya itu untuk dialokasikan kepada masyarakat seluruh Indonesia.
"Khusus untuk Meranti, saya tunjukkan datanya. Nah, kalau ada yang perlu diperbaiki, bukan hanya 'boleh' atau 'dapat', tapi malah harus kita perbaiki. Kita bicarakan, dengan data, dengan bicara yang baik, dengan konteks keIndonesiaan. Itulah cara kita semua bernegara, Indonesia," ucap Suahasil.
"Yang paling menyedihkan adalah ketika berpikir 'pindah' negeri sebelah saja. Ini jauh dari cita-cita pendiri republik, dan jauh dari cita-cita Indonesia," pungkasnya.
(uka)
Lihat Juga :
