Pemerintah Mulai Garap 10 Desa Wisata di Danau Toba
loading...
Pemerintah secara resmi melakukan groundbreaking untuk memulai proyek pengembangan 10 desa wisata pada kawasan destinasi pariwisata di Danau Toba. Foto/Dok SINDOphoto/Hasiholan Siahaan
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah secara resmi melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama untuk memulai proyek pengembangan 10 desa wisata pada kawasan destinasi pariwisata di Danau Toba, Sumatera Utara.
"Jadi pengembangan desa wisata ini ditandai dengan groundbreaking toilet wisata dari CSR Pertamina dan juga pengelolaan persampahan dari Pegadaian," ujar Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BOPDT) Arie Prasetyo pada telekonfrensi, Jumat (10/7/2020). (Baca juga : Pemprov Jatim Salurkan Alat Protokol Kesehatan ke 479 Desa Wisata )
Kemudian, lanjut dia, selain groundbreaking pengembangan desa wisata, pemerintah melakukan penyerahan santunan atas lahan otoritatif Danau Toba. Dalam hal ini, pemerintah memberikan uang kerohiman senilai total Rp26 miliar bagi masyarakat yang terdampak proyek pengembangan pariwisata di lahan seluas 279 hektare.
"Oleh karena itu, uang kerohiman ini bukan ganti rugi lahan, yang diganti adalah ekonomi masyarakat yang terdampak karena pengembangan Danau Toba," ungkap dia.
Ada 10 desa yang dipilih dalam proyek percontohan berdasarkan kearifan lokal yang dimiliki serta berbasis komunitas. Kesepuluh desa itu terletak di Kabupaten Humbang Hasundutan 3 desa, Kabupaten Toba 4 desa dan Kabupaten Tapanuli Utara 3 desa.
Peletakan batu pertama pengembangan desa wisata itu dihadiri oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio.
"Jadi pengembangan desa wisata ini ditandai dengan groundbreaking toilet wisata dari CSR Pertamina dan juga pengelolaan persampahan dari Pegadaian," ujar Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BOPDT) Arie Prasetyo pada telekonfrensi, Jumat (10/7/2020). (Baca juga : Pemprov Jatim Salurkan Alat Protokol Kesehatan ke 479 Desa Wisata )
Kemudian, lanjut dia, selain groundbreaking pengembangan desa wisata, pemerintah melakukan penyerahan santunan atas lahan otoritatif Danau Toba. Dalam hal ini, pemerintah memberikan uang kerohiman senilai total Rp26 miliar bagi masyarakat yang terdampak proyek pengembangan pariwisata di lahan seluas 279 hektare.
"Oleh karena itu, uang kerohiman ini bukan ganti rugi lahan, yang diganti adalah ekonomi masyarakat yang terdampak karena pengembangan Danau Toba," ungkap dia.
Ada 10 desa yang dipilih dalam proyek percontohan berdasarkan kearifan lokal yang dimiliki serta berbasis komunitas. Kesepuluh desa itu terletak di Kabupaten Humbang Hasundutan 3 desa, Kabupaten Toba 4 desa dan Kabupaten Tapanuli Utara 3 desa.
Peletakan batu pertama pengembangan desa wisata itu dihadiri oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio.
(ind)
Explore More