Melonjak 84%, Jokowi Minta Permintaan Slot Penerbangan Dibatasi

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan permintaan penambahan slot penerbangan melonjak hingga 84%. Berdasarkan laporan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terdapat 166 permintaan slot yang masuk.

"Bapak Presiden mengatakan meski permintaan banyak, harus dilakukan dengan hati-hati. Harus dilihat produktivitas konektivitas itu. Kalau tidak efisien, jangan terlalu diberikan kesempatan," ujar Budi Karya dalam Koneferensi Pers Kinerja dan Rencana Kerja Kemenhub 2023, di Jakarta, Selasa (27/12/2022).



Pihaknya akan melakukan pembatasan terhadap slot penerbangan bagi maskapai dalam dan luar negeri. Bagi aliansi penerbangan yang tidak masuk slot pengaturan penerbangan ke Indonesia diwajibkan untuk melakukan cost share dengan penerbangan dalam negeri.

"Slot asing ini memang dilema. Kalau kita mengikuti by loan itu mestinya asing (maskapai) nggak boleh nambah karena kita nggak cukup ke luar. Tapi satu realitas bahwa penerbangan dari asing ini sangat produktif memberikan baik layanan bagi warga negara Indonesia dan turis yang datang ke Indonesia," kata dia.

Lebih lanjut, Menbub mengatakan bahwa bagi aliansi penerbangan yang tidak masuk slot pengaturan penerbangan ke Indonesia diwajibkan untuk melakukan cost share dengan penerbangan dalam negeri.

"Cost share itu artinya penerbangan-penerbangan dalam negeri juga bisa menjualkan tiket-tiket penerbangan asing itu dan itu disetujui meskipun ada satu aliansi yang tidak menyetuji," ujarnya.

Baca Juga: BMKG: Ada Potensi Cuaca Ekstrem saat Libur Nataru

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Menhub melakukan pemetaan berkaitan dengan slot time penerbangan. pemetaan yang berkaitan dengan slot time penerbangan, baik dalam maupun luar negeri itu karena sepanjang tahun 2022 ini penerbangan dalam negeri sudah mencapai 71 persen dibanding sebelum pandemi.

Kemenhub tetap dengan arahan Presiden Jokowi akan terus meningkatkan kemampuan dari bandara agar dapat melayani dengan baik. "Tidak ada excess-excess yang terjadi karena keterlambatan, keterlambatan barang atau kepenuhan, dan sebagainya," jelasnya.