PMN KAI Rp3,2 Triliun Cair Akhir Desember, Dananya Buat Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
loading...
PT KAI mengumumkan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah dana yang bersumber dari Penyertaan Modal Negara pada 31 Desember kemarin. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI mengumumkan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah dana yang bersumber dari Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 31 Desember kemarin. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), nilai PMN yang diterima oleh PT KAI (Persero) untuk Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp3,2 Triliun.
"Dana ini akan dialokasikan sebagai tambahan setoran modal kepada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)," tulis Executive Vice President Corporate Secretary PT KAI, Asdo Artriviyanto yang dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, Senin (2/1/2023).
Dia melanjutkan, bahwa penyetoran modal kepada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) (porsi equity Konsorsium BUMN Indonesia) dilakukan sebagai pemenuhan cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) pada PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Adapun demikian, perseroan turut menerangkan bahwa tidak terdapat dampak kejadian informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten.
Sebagai informasi berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pembengkakan biaya atau cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung mencapai USD 1,44 miliar atau setara Rp 21,7 triliun. Pembengkakan biaya disebabkan sejumlah faktor, mulai dari pengadaan lahan, kondisi geologi yang cukup ekstrem, pandemi Covid-19, penggunaan frekuensi GSM-R, hingga instalasi listrik.
Adapun, penyelesaian pembengkakan tersebut dilakukan dengan skema penyertaan modal negara (PMN). Dimana porsi Indonesia dalam ekuitas sebesar 60% atau senilai Rp3,2 triliun yang diusulkan bersumber dari PMN kepada PT KAI (Persero).
Sedangkan Rp2,14 triliun bersumber dari ekuitas pihak China yang memiliki porsi 40%. Sisanya sekitar Rp16 triliun dari pembengkakan biaya akan diupayakan dari pinjaman yang berasal dari China Development Bank (CDB).
Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo menyatakan bahwa pihaknya berharap agar Komisi VI DPR RI menyetujui permohonan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp3,2 triliun untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menyelesaikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sesuai target pada Juni 2023.
"Kalau PMN diberikan maksimal di Desember kami bisa yakinkan tidak ada penambahan cost overrun lagi. Dan proyek akan selesai pada pertengahan tahun 2023," kata Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, pada Rabu (9/11/2022).
"Dana ini akan dialokasikan sebagai tambahan setoran modal kepada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)," tulis Executive Vice President Corporate Secretary PT KAI, Asdo Artriviyanto yang dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, Senin (2/1/2023).
Dia melanjutkan, bahwa penyetoran modal kepada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) (porsi equity Konsorsium BUMN Indonesia) dilakukan sebagai pemenuhan cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) pada PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Adapun demikian, perseroan turut menerangkan bahwa tidak terdapat dampak kejadian informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten.
Sebagai informasi berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pembengkakan biaya atau cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung mencapai USD 1,44 miliar atau setara Rp 21,7 triliun. Pembengkakan biaya disebabkan sejumlah faktor, mulai dari pengadaan lahan, kondisi geologi yang cukup ekstrem, pandemi Covid-19, penggunaan frekuensi GSM-R, hingga instalasi listrik.
Adapun, penyelesaian pembengkakan tersebut dilakukan dengan skema penyertaan modal negara (PMN). Dimana porsi Indonesia dalam ekuitas sebesar 60% atau senilai Rp3,2 triliun yang diusulkan bersumber dari PMN kepada PT KAI (Persero).
Sedangkan Rp2,14 triliun bersumber dari ekuitas pihak China yang memiliki porsi 40%. Sisanya sekitar Rp16 triliun dari pembengkakan biaya akan diupayakan dari pinjaman yang berasal dari China Development Bank (CDB).
Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo menyatakan bahwa pihaknya berharap agar Komisi VI DPR RI menyetujui permohonan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp3,2 triliun untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menyelesaikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sesuai target pada Juni 2023.
"Kalau PMN diberikan maksimal di Desember kami bisa yakinkan tidak ada penambahan cost overrun lagi. Dan proyek akan selesai pada pertengahan tahun 2023," kata Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, pada Rabu (9/11/2022).
(akr)
Lihat Juga :
