DPR Waspadai Kerja Sama Infrastruktur dengan China

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Refrizal mewaspadai pendanaan dan teknologi konstruksi infrastruktur di Tanah Air dari bank asal China.

"Dengan China, kita hati-hati, kalau hanya sebagai pekerja oke, kalau teknologi infrastruktur gagal," ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Jasa Marga dan PT PP Tbk (PTPP) di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta (28/5/2015).

DPR siap membantu jika perusahaan konstruksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menginginkan pendanaan dari perbankan. "Kalau bapak tidak sanggup, kita bantu, tapi jangan pakai bank China," jelas dia.

Refrizal menceritakan, berdasarkan yang sudah terjadi sebelumnya, proyek infrastruktur yang melibatkan negeri tirai bambu sering mengalami hambatan.

"Proyek 10.000 megawatt enam tahun yang lalu tidak jalan, kemudian proyek 2x10 megawatt di Papua enam tahun juga tidak jalan," ungkapnya.

Di tempat yang sama, kedua bos perusahaan konstruksi BUMN tersebut membantah menggunakan pendanaan dari bank China. "Pendanaan bank China tidak pakai, lokal semua," ujar Direktur Utama Jasa Marga Adityawarman.

Sementara, Direktur Utama PT PP Bambang Triwibowo menjelaskan, perseroan dalam pendanaan dan menerbitkan obligasi semuanya dalam bentuk rupiah. "Kita pakai bank lokal di antaranya Bank Mandiri, tidak ada bank China. Obligasi juga lokal, rupiah," pungkas Bambang.