DPR Minta Pemerintah Tak Meliberalisasi Perdagangan

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan, pemerintah Indonesia hendaknya jangan meliberalisasi perdagangan, khususunya harga bahan-bahan pokok yang akan merangkak naik menjelang Ramadan.

Fadli mengatakan, pemerintah harus memberikan ketetapan harga dasar eceran tertinggi untuk bahan-bahan pokok sehingga tidak memberatkan masyarakat dan petani yang terkadang mendapat harga rendah. (Baca: Kementan Tegaskan Tidak Ada Bawang Merah Impor).

"Pemerintah harus menerapkan harga dasar eceran tertinggi di perdagangan. Jangan meliberalisasi. Pemerintah harus pikirkan petani dan konsumen pada keadaan tertentu," kata Fadli di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Selasa (16/6/2015).

Jadi, kata dia, pemerintah tentunya harus lakukan intervensi jika ada gejolak harga di pasaran. Jangan hanya mengandalkan suplai dan demand saja. Karena itu bisa merugikan pihak yang lemah. (Baca: Kendalikan Harga, Kementan Operasi 12 Pasar di Jakarta)

"Dengan adanya intervensi pemerintah dalam menentukan harga dasar eceran tertinggi maka keuntungan akan terbagi pada pedagang, konsumen, dan produsen," ujarnya.

Untuk lembaga yang harus ikut melakukan intervensi dengan pemerintah, Fadli mengatakan, mereka harus merangkul Bulog dengan mengoptimalkan peran Bulog.

"Bulog bisa lakukan operasi pasar dan mengontrol harga. Karena itu pemerintah harus merevitalisasi Bulog dan mengembalikan Bulog sebagai lembaga yang bisa menjaga stabilisasi harga komoditi pangan," pungkas dia.

Baca juga:

Keran Impor Cabai dan Bawang Belum Akan Dibuka

Harga Bawang Merah Naik, Kementan Bantah Ada Mafia

Harga Bawang Merah Turun Pascaoperasi Pasar