Darmin Isyaratkan China Pemenang Proyek Kereta Cepat

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution memberi sinyal bahwa China menjadi pemenang tener proyek kereta super cepat (high speed train/HST) yan dicita-citakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Darmin mengatakan, proyek kereta super cepat ini dirancang sebagai kerja sama business to business, sehingga yang akan maju adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). (Baca: Darmin: China dan Jepang Punya Keunggulan Berbeda).

Sekadar mengingatkan, China bersama para BUMN konstruksi nasional membentuk konsorsium bersama terkait studi proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Untuk konsorsium BUMN dipimpin PT Wijaya Karya (WIKA), sedangkan dari China dipimpin China Railway.

Anggota konsorsium BUMN untuk kereta cepat yaitu, Jasa Marga, PTPN VIII, INKA, dan LEN Industri. Sementara, anggota konsorsium dari China antara lain China Railway International, China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation Limited, The Tird Railway Survey and Design Institute Group Corporation (TSDI), China Academy of Railway Sciences, CSR Corporation, China Railway Signal and Commucation Corporation.

"Ke depan untuk pengembangannya nanti, ini akan di desain dan dirancang sebagai kerja sama business to business. Sehingga yang akan maju itu BUMN," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/9/2015).

Namun, dia masih berkilah saat ditanya kepastian bahwa China yang akan memenangkan proyek prestisius Jokowi tersebut. "Jangan bilang China dong. Saya hanya mengatakan itu, kalian mau tebak-tebak boleh. Saya tidak bisa bilang mengarah kemana, tapi memang itu pesannya yang bisa dijelaskan," terang Darmin.

Selain itu, Darmin juga mengatakan bahwa keputusan Jokowi terkait proyek kereta super cepat ini akan selalu didasari bahwa proyek ini tidak akan dibebankan ke Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), termasuk permintaan garansi dari APBN.

"Ya apapun nanti putusan yang akan dijelaskan Presiden itu selalu didasari oleh tidak akan ada beban ke APBN. Itu prinsip pertama. Termasuk garansi dari APBN," tandasnya. (Baca: Pemenang Tender Proyek Kereta Cepat Masih Misteri).

Sekadar informasi, berdasarkan hasil studi kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tahap I yang dilakukan beberapa waktu lalu, Jepang menyatakan proyek kereta cepat memiliki tingkat pengembalian investasi atau internal rate of return (IRR) negatif.

Maka, proyek ini tidak menguntungkan sehingga pembangunannya tak bisa diserahkan sepenuhnya ke swasta. Dalam proposal awalnya, Jepang pun menawarkan mekanisme kerjasama pemerintah dan swasta serta BUMN dengan porsi masing-masing 16%, 10% dan 74%.

Meski setelah itu Negeri Sakura ini menawarkan proposal tambahan dengan tanpa pendanaan dari APBN.

Baca Juga:

Nasib Proyek Kereta Cepat di Tangan Jokowi Besok

ADB Tak Tertarik Biayai Kereta Cepat Jokowi

Jepang Akui Bersaing Keras dengan China

Jonan Soroti Aspek Keamanan Kereta Cepat