BI Kendalikan Inflasi di Level Sehat
BI Kendalikan Inflasi di Level Sehat
A
A
A
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menyatakan, inflasi Indonesia harus dikendalikan ke level yang sehat. Jika inflasi tidak terkendali maka akan tercipta iklim yang kurang kompetitif sehingga menyebabkan tingkat bunga tidak bisa diturunkan. Untuk itu, BI bersama pemerintah terus berkoordinasi agar harga rendah dan stabil dengan tingkat inflasi terjaga di kisaran 3%-5%.
Gubernur BI Agus DW Martowardojo mengatakan, saat ini administris price sudah jauh terkendali antara lain disebabkan oleh penghapusan subsidi BBM, harga listrik dan lainnya.
"Volatile food juga mesti dijaga. Negara-negara di ASEAN bisa jaga inflasi sekitar 10 tahun di bawah 4%. Kita sambut baik kalau ada penurunan harga gas, minyak listrik ke bawah. Tapi yang harus kita kendalikan adalah volatile food yang sudah bergejolak," kata Agus, Selasa (29/3/2016).
Dia melanjutkan, sejauh ini perkembangan ekonomi Indonesia jauh lebih baik karena adanya pengendalian inflasi. Di mana pada 2013-2014 inflasi ada di level 8,3% kemudian pada 2015 turun menjadi 3,35%.
Penurunan inflasi tersebut menurut Agus, didukung oleh neraca perdagangan Indonesia yang membaik. "Makanya kami ingin meyakinkan koordinasi antara pemerintah, BI, dan dan pemda benar-benar baik. Supaya inflasi terjaga di 3-5%, jadi harus ada di 4%," jelasnya.
Agus mengungkapkan, BI bersama pemerintah juga telah sepakat memperbaiki sistem logistik dan ketahanan pangan dengan tujuan untuk mengendalikan inflasi daerah. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi yang belum optimal serta kualitas sistem logistik khususnya infrastruktur yang belum baik diprediksi dapat menekan angka inflasi di daerah.
Apalagi, saat ini gejolak harga pangan dan perbedaan harga barang antar daerah di Indonesia menjadi persoalaan dalam pengendalian inflasi. "Untuk mengatasi persoalan tersebut maka BI bersama pemerintah terkait, melakukan rapat koordinasi yang menghasilkan beberapa kesepakatan untuk stabilisasi harga dan pengembangan ekonomi daerah," ungkapnya.
Menurut Agus, BI bersama pemerintah harus lebih memfokuskan koordinasi pengendalian inflasi daerah dengan memastikan ketersediaaan pasokan pangan pokok bagi masyarakat. "Apalagi penyaluran pasokan dari pengadaan luar negeri perlu dikoordinasikan dengan pemda terutama untuk daerah yang defisit produksi pangan," tandasnya.
Gubernur BI Agus DW Martowardojo mengatakan, saat ini administris price sudah jauh terkendali antara lain disebabkan oleh penghapusan subsidi BBM, harga listrik dan lainnya.
"Volatile food juga mesti dijaga. Negara-negara di ASEAN bisa jaga inflasi sekitar 10 tahun di bawah 4%. Kita sambut baik kalau ada penurunan harga gas, minyak listrik ke bawah. Tapi yang harus kita kendalikan adalah volatile food yang sudah bergejolak," kata Agus, Selasa (29/3/2016).
Dia melanjutkan, sejauh ini perkembangan ekonomi Indonesia jauh lebih baik karena adanya pengendalian inflasi. Di mana pada 2013-2014 inflasi ada di level 8,3% kemudian pada 2015 turun menjadi 3,35%.
Penurunan inflasi tersebut menurut Agus, didukung oleh neraca perdagangan Indonesia yang membaik. "Makanya kami ingin meyakinkan koordinasi antara pemerintah, BI, dan dan pemda benar-benar baik. Supaya inflasi terjaga di 3-5%, jadi harus ada di 4%," jelasnya.
Agus mengungkapkan, BI bersama pemerintah juga telah sepakat memperbaiki sistem logistik dan ketahanan pangan dengan tujuan untuk mengendalikan inflasi daerah. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi yang belum optimal serta kualitas sistem logistik khususnya infrastruktur yang belum baik diprediksi dapat menekan angka inflasi di daerah.
Apalagi, saat ini gejolak harga pangan dan perbedaan harga barang antar daerah di Indonesia menjadi persoalaan dalam pengendalian inflasi. "Untuk mengatasi persoalan tersebut maka BI bersama pemerintah terkait, melakukan rapat koordinasi yang menghasilkan beberapa kesepakatan untuk stabilisasi harga dan pengembangan ekonomi daerah," ungkapnya.
Menurut Agus, BI bersama pemerintah harus lebih memfokuskan koordinasi pengendalian inflasi daerah dengan memastikan ketersediaaan pasokan pangan pokok bagi masyarakat. "Apalagi penyaluran pasokan dari pengadaan luar negeri perlu dikoordinasikan dengan pemda terutama untuk daerah yang defisit produksi pangan," tandasnya.
(dmd)
Explore More