JK Ingatkan Pembenahan Pajak Harus Dimulai dengan Pembenahan IT

JAKARTA - Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, bahwa pembenahan pajak yang ada di Indonesia harus dibina, yakni dengan peningkatan informasi tentang data-data wajib pajak dan IT yang baik. Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DjP) Kementerian Keuangan harus fokus ke pembenahan data tersebut.

"Ini harus dibenahi dalam waktu singkat, yakni pembenahan IT. Kalau informasi tidak lengkap, bisa menimbulkan pertumbuhan yang tidak adil," kata JK di Jakarta, Senin (23/5/2016).

Wapres mengatakan, pemerintah dalam melengkapi data-data IT perpajakan membutuhkan interkoneksi, yaitu informasi yang baik antar semua negara sehingga tercipta sistem yang rapi dan baik.

"Kami harapkan pikiran dan pengalaman antara negara dan perusahaan bisa disamakan untuk mencapai ini. Untuk membuat bagaimana pencapaian pajak yang efisien dan adil," sambungnya.

(Baca: Ini Penyebab Pegawai Pajak Banyak di Indonesia)

Selain itu, yang lebih penting, kata dia, adalah bagaimana negara dapat penghasilan yang tepat dari sumber yang jelas serta kesejahteraan untuk petugas pajaknya.

"Bagaimana melindungi petugas pajak dari kekerasan ketika menarik pajak dan menyesuaikan diri dengan teknologi dan lingkungan yang ada," pungkasnya.