Penyitaan Aset Rusia oleh AS Akan Percepat De-dolarisasi
loading...
Aksi AS menyita aset bank sentral Rusia disebut akan semakin mempercepat dedolarisasi. FOTO/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Tindakan Amerika Serikat (AS) yang dinilai telah menjadikan dolar sebagai senjata melalui penyitaan aset-aset Rusia yang dibekukan disebut akan semakin mempercepat dedolarisasi. Hal itu diungkapkan mantan pejabat Dana Moneter Internasional (IMF) Eswar Prasad kepada Bloomberg, belum lama ini.
Seperti diketahui, Presiden AS Joe Biden minggu ini telah menandatangani undang-undang yang mengizinkan pemerintah menyita aset negara Rusia yang disimpan di negara tersebut.
Washington telah lama mendesak penyitaan dana tersebut untuk membantu Ukraina dalam upaya perang melawan Moskow. Sementara itu, para pemimpin keuangan G7 dan pejabat UE terus menyatakan keprihatinannya mengenai preseden hukum atas penyitaan aset apa pun.
AS dan sekutunya telah membekukan sekitar USD300 miliar aset bank sentral Rusia, di mana sekitar USD5 miliar di antaranya disimpan di bank-bank AS, dengan dalih sebagai bagian dari sanksi terkait Ukraina.
Seperti yang dikutip oleh Bloomberg, mantan pejabat IMF Eswar Prasad telah memperingatkan bahwa langkah Amerika menjadikan mata uangnya sebagai senjata melalui penyitaan cadangan dolar pasti akan mendorong negara-negara lainnya untuk mempertimbangkan de-dolarisasi.
Undang-undang yang disebut REPO, yang ditandatangani Biden pada hari Rabu bersama dengan paket bantuan militer senilai USD61 miliar untuk Kiev itu memberi wewenang kepada presiden AS untuk menyita aset negara Rusia yang disimpan di bank-bank Amerika dan mentransfernya ke dana rekonstruksi Ukraina.
"Koalisi internasional kita perlu dan mendesak untuk membuka nilai aset kedaulatan Rusia yang tidak dapat bergerak," kata Menteri Keuangan AS Janet Yellen dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu.
Ketentuan REPO telah meningkatkan perdebatan mengenai potensi konsekuensi permintaan asing terhadap Treasury AS dan penggunaan dolar, Bloomberg mencatat. Outlet tersebut juga mengatakan kecil kemungkinannya AS akan menyita aset-aset Rusia tanpa persetujuan dari negara-negara G7 lainnya dan UE.
Analis JPMorgan Katherine Lei mengatakan bahwa China mungkin mempercepat proses de-dolarisasi. Sekitar 70% perdagangan internasional China, menurut perkiraan JPMorgan, saat ini masih dalam mata uang dolar.
"Negara-negara yang menggunakan dolar untuk perdagangan dan keuangan internasional perlu memastikan bahwa aset mereka tidak akan disita atas kemauan AS," kata Paola Subacchi, penulis The Cost of Free Money, kepada outlet tersebut.
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov pada hari Kamis memperingatkan bahwa Moskow dapat menurunkan hubungan diplomatik dengan Washington jika AS mengambil alih dana Rusia yang dibekukan. Ryabkov menegaskan, tanggapan Moskow terhadap penyitaan aset-asetnya dapat mencakup tindakan balasan ekonomi dan diplomatik.
Seperti diketahui, Presiden AS Joe Biden minggu ini telah menandatangani undang-undang yang mengizinkan pemerintah menyita aset negara Rusia yang disimpan di negara tersebut.
Washington telah lama mendesak penyitaan dana tersebut untuk membantu Ukraina dalam upaya perang melawan Moskow. Sementara itu, para pemimpin keuangan G7 dan pejabat UE terus menyatakan keprihatinannya mengenai preseden hukum atas penyitaan aset apa pun.
AS dan sekutunya telah membekukan sekitar USD300 miliar aset bank sentral Rusia, di mana sekitar USD5 miliar di antaranya disimpan di bank-bank AS, dengan dalih sebagai bagian dari sanksi terkait Ukraina.
Seperti yang dikutip oleh Bloomberg, mantan pejabat IMF Eswar Prasad telah memperingatkan bahwa langkah Amerika menjadikan mata uangnya sebagai senjata melalui penyitaan cadangan dolar pasti akan mendorong negara-negara lainnya untuk mempertimbangkan de-dolarisasi.
Undang-undang yang disebut REPO, yang ditandatangani Biden pada hari Rabu bersama dengan paket bantuan militer senilai USD61 miliar untuk Kiev itu memberi wewenang kepada presiden AS untuk menyita aset negara Rusia yang disimpan di bank-bank Amerika dan mentransfernya ke dana rekonstruksi Ukraina.
"Koalisi internasional kita perlu dan mendesak untuk membuka nilai aset kedaulatan Rusia yang tidak dapat bergerak," kata Menteri Keuangan AS Janet Yellen dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu.
Ketentuan REPO telah meningkatkan perdebatan mengenai potensi konsekuensi permintaan asing terhadap Treasury AS dan penggunaan dolar, Bloomberg mencatat. Outlet tersebut juga mengatakan kecil kemungkinannya AS akan menyita aset-aset Rusia tanpa persetujuan dari negara-negara G7 lainnya dan UE.
Analis JPMorgan Katherine Lei mengatakan bahwa China mungkin mempercepat proses de-dolarisasi. Sekitar 70% perdagangan internasional China, menurut perkiraan JPMorgan, saat ini masih dalam mata uang dolar.
"Negara-negara yang menggunakan dolar untuk perdagangan dan keuangan internasional perlu memastikan bahwa aset mereka tidak akan disita atas kemauan AS," kata Paola Subacchi, penulis The Cost of Free Money, kepada outlet tersebut.
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov pada hari Kamis memperingatkan bahwa Moskow dapat menurunkan hubungan diplomatik dengan Washington jika AS mengambil alih dana Rusia yang dibekukan. Ryabkov menegaskan, tanggapan Moskow terhadap penyitaan aset-asetnya dapat mencakup tindakan balasan ekonomi dan diplomatik.
(fjo)
Explore More