PLN Diminta Ambil Pelajaran dari Krisis Listrik di Nias

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Rizal Ramli meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memperbaiki kontrak agar krisis listrik seperti di Nias tidak terulang. PLN juga harus teliti agar kontrak yang diputuskan tidak sepihak.

"Ini pelajaran bagi PLN kalau ada cara-cara kontrak apakah diesel atau gas yang mobile powerstation agar diamankan, enggak boleh satu pihak itu bertindak sepihak, kalau ada dispute ya diselesaikan secara baik-baik," katanya di Gedung BPK, Jakarta, Selasa (31/5/2016).

Rizal mengatakan, semua pihak menginginkan listrik menyeluruh di semua daerah. Sehingga diambil jalan pintas dengan menyewa diesel seperti dalam kasus Nias, di mana pembangkit mobile bertenaga gas.

"Seperti diketahui, begitu kita pakai diesel biaya listriknya sekitar 30 sen per kw. Padahal, kalau batu bara hanya 6 sen, sehingga tiga tahun lalu PLN pernah rugi Rp107 triliun," terang dia.

Sementara, dalam kasus mobile gas di Nias ada kericuhan terkait tagihan PLN dari American Power Rent Energy (APR) selaku pemilik PLTD di Nias. Rizal menilai, perusahaan swasta tersebut tidak fair lantaran langsung mau menarik kapalnya.

"Makanya, saya minta PLN perbaiki kontraknya, tidak boleh pihak bersengketa sedang dinegosisasi main ditarik langsung power stationnya itu disandra. Kalau begitu caranya, rakyat yang dirugikan," pungkasnya.