Pemberantasan Illegal Fishing Jadi PR Pemerintah Baru

JAKARTA - Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (DJP2HP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Saut Parulian Hutagalung menuturkan, pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah baru yang akan datang.

Sebab, selama ini pemberantasan penangkapan ikan ilegal tersebut telah banyak diupayakan, namun masih saja terus terjadi.

"Praktek illegal fishing harus jadi musuh bersama dan jadi PR Pemerintah baru," ujar Saut dalam Focus Group Discussion (FGD) di Gedung Menara Kadin Jakarta, Jumat (22/8/2014).

Menurutnya, perlu ada kesungguhan dan komitmen dari masing-masing pihak untuk memberantas penangkapan ikan ilegal tersebut. Jika tidak, pemerintah baru hanya akan mengulang sejarah yang dilakukan pemerintah saat ini.

"Harus ada kesungguhan dan komitmen bersama, karena kebijakan-kebijakan kita hasilnya masih begitu juga. Masih up and down. Ini harus menjadi perhatian kedepan, bagaimana bisa mengefektifkan kelautan ini," tutur dia.

Kendati kebijakan yang dilakukan selama ini masih belum menunjukkan hasil yang signifikan, namun kebijakan tersebut tidak kurang dan semua punya tema masing-masing.

Yang terpenting adalah semua punya komitmen untuk memberantas hal ini. "Tanpa komitmen bersama, kemauan bersama kita hanya mengulang sejarah. Khusus illegal fishing ini butuh penanganan," tandasnya.