Pemerintah Evaluasi Kelayakan Operasi Tambang Freeport

JAKARTA - Pemerintah menegaskan akan mengevaluasi kelayakan operasi tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia.

Hal itu dilakukan menyusul tragedi longsornya tambang bawah tanah Grasberg Block Cave di Mimika, Papua.

Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sukhyar mengatakan, pemerintah telah mengirim tim evaluasi guna mencari penyebab longsornya tambang bawah tanah Freeport.

"Kami lihat kelayakannnya seperti apa. Kalau ada kelalaian akan ada rekomendasi dari kami," katanya di Jakarta, Selasa (16/9/2014).

Menurutnya, pemerintah akan mengevaluasi setiap insiden yang terjadi di area pertambangan. Setelah evaluasi, maka pemerintah berhak memberikan rekomendasi pada pengelola tambang untuk melakukan langkah terpadu supaya tidak terjadi insiden lagi.

"Di Freeport ini merupakan area tambang bawah tanah pengembangan. Bukan area bawah tanah yang sudah melakukan produksi," ujarnya.

Sukhyar mengatakan, atas tragedi kegiatan oprasional produksi Freeport terus berlanjut.
Pasalnya, kejadian tidak di area produksi melainkan di area pengembangan. "Kejadian ini tidak menggangu produksi," tandasnya.

Terkait insiden ini, apakah pemerintah akan memberikan sanksi kepada Freeport. Sukhyar mengatakan, masih menunggu evaluasi dari Inspektur Tambang Kementerian ESDM.

"Kita masih menunggu dari tim yang sedang bekerja di sana," ungkap dia.

Sebagai informasi, pada Jumat (12/9) telah terjadi insiden longsornya bawah tanah Freeport terjadi di area West Muck Bay, Tambang bawah tanah Grasberg Block Cave.

Insiden tersebut menelan korban jiwa sebanyak satu orang meninggal dunia. Lalu pada 9 Juli 2014 area produksi bawah tanah baru diizinkan beroprasi kembali.