Pelindo III Siap Dukung Pembangunan Tol Laut

DENPASAR - Gagasan membuat tol laut yang dilontarkan pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) langsung disambut PT Pelindo III. BUMN bidang operator pelabuhan ini menilai, tol laut bisa melakukan efisien pembiayaan.

Bahkan, Pelindo III sudah melakukan pembangunan tol laut, mulai pengerukan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS), pembangunan Teluk Lamong, dan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE). Pembangunan tersebut merupakan awal pembangunan tol laut untuk memperlancar perdagangan di Indonesia Timur.

“Selama ini, arus logistik di Indonesia berpusat di wilayah tertentu. Di sini, Pak Jokowi ingin ada pemerataan, sekarang infrastruktur di Pelindo sudah mulai terbangun,” kata Direktur Utama Pelindo III Djarwo Surjanto di Dinasti Resort, Bali.

Djarwo mengatakan, pada intinya tol laut adalah meningkatkan konektivitas antar wilayah di Indonesia dengan mengoptimalkan peran pelabuhan. Dengan kurangnya konektivitas jalur logistik di Indonesia maka terjadilah Logistic Performance Index (LPI) tahun 2014 berada di peringkat 53 dunia, di bawah Singapura (5), Malaysia (25), dan Thailand (35).

Namun, perlahan peringkat Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk 2010, Indonesia berada diperingkat 75 dunia, kemudian 2012 di peringkat 59 dunia.

“Artinya ada peningkatan. Ini yang harus kita jaga dan terus kita tingkatkan,” ujar dia.

Semangat meningkatkan peringkat logistik Indonesia dituangkan Pelindo I, II, III, dan IV dalam konsep Pendulum Nusantara. Konsep ini berupaya untuk menghubungkan Pelabuhan Belawan (Medan), Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya), Pelabuhan Makassar, dan Pelabuhan Sorong (Papua) dengan kualitas layanan dan tarif yang sama.

Selain konsep itu, Pelindo juga melakukan peningkatan kapasitas layanan pelabuhan. Pelindo III misalnya, untuk meningkatkan kapasitas Pelabuhan Tanjung Perak memutuskan membangun Teluk Lamong, JIIPE, dan APBS dengan anggaran yang sangat besar. Bahkan saat ini juga membangun beberapa pelabuhan kecil untuk sandar kapal.

“Pelabuhan-Pelabuhan kecil juga kami lakukan revitalisasi. Ini akan menjadikan pelabuhan lebih baik,” ungkapnya.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan Sahattua P. Simatupang mengatakan, pihaknya siap mendukung kebijakan yang akan diterapkan pemerintahan baru.

Menurut dia, sebagai negara kepulauan perlu melakukan pembenahan di bidang kemaritiman karena Indonesia memiliki ribuan pulau dan pelabuhan.

“Diperlukan pengembangan prasarana pelabuhan, peningkatan sarana angkutan laut, pembenahan sistem manajemen, peningkatan SDM, dan pengembangan prasarana serta sarana multimoda supata tol laut bisa berjalan dengan baik,” katanya.