JK Tegaskan Tak Ada Tawar Menawar Pengembangan Listrik
Senin, 10 November 2014 - 20:17 WIB
JK Tegaskan Tak Ada Tawar Menawar Pengembangan Listrik
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) telah memimpin rapat bersama beberapa jajaran kabinet kerja dengan agenda percepatan pembangunan pembangkit listrik.
"Pak JK memberikan pengarahan dan dasar berpikir untuk mengembangkan percepatan listrik ke depan," kata juru bicara Jusuf Kalla, Husein Abdullah, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (10/11/2014).
Dia mengatakan, listrik ini tidak tergantikan, dan beda dengan infrastruktur jalan. "Kalau rusak, bisa pakai kapal atau angkutan lain. Kalau gunakan petromaks, risiko akan ke masyarakat kecil seperti kasus kebakaran. Seperti di Ambon 150 rumah jadi korban," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, dalam rapat itu, JK menekankan bahwa tidak ada tawar menawar untuk pengembangan percepatan listrik. "Harus dikejar 16% per tahun," imbuhnya.
Adapun kepada Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, kata dia, mengenai salah satu kendala jaminan pemerintah atas investasi yang masuk.
"Dia sampaikan mau bayar subsidi lebih banyak atau bangun dengan geothermal dengan beri surat jaminan dari pemerintah pada kreditor. Beri itu atau terus gunakan diesel dengan dibayar subsidinya," ungkapnya.
Terkait hal demikian, JK memerintahkan agar harus diberi surat jaminan. Sedangkan mengenai pembebasan lahan, dia menjelaskan, JK meminta kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya untuk membantu.
"Lalu di Batang, Mendagri diminta untuk bantu juga agar tak ada masalah pembangunannya. Surat jaminan atau garansi," pungkasnya.
Adapun yang hadir dalam rapat itu antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini M Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo.
"Pak JK memberikan pengarahan dan dasar berpikir untuk mengembangkan percepatan listrik ke depan," kata juru bicara Jusuf Kalla, Husein Abdullah, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (10/11/2014).
Dia mengatakan, listrik ini tidak tergantikan, dan beda dengan infrastruktur jalan. "Kalau rusak, bisa pakai kapal atau angkutan lain. Kalau gunakan petromaks, risiko akan ke masyarakat kecil seperti kasus kebakaran. Seperti di Ambon 150 rumah jadi korban," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, dalam rapat itu, JK menekankan bahwa tidak ada tawar menawar untuk pengembangan percepatan listrik. "Harus dikejar 16% per tahun," imbuhnya.
Adapun kepada Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, kata dia, mengenai salah satu kendala jaminan pemerintah atas investasi yang masuk.
"Dia sampaikan mau bayar subsidi lebih banyak atau bangun dengan geothermal dengan beri surat jaminan dari pemerintah pada kreditor. Beri itu atau terus gunakan diesel dengan dibayar subsidinya," ungkapnya.
Terkait hal demikian, JK memerintahkan agar harus diberi surat jaminan. Sedangkan mengenai pembebasan lahan, dia menjelaskan, JK meminta kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya untuk membantu.
"Lalu di Batang, Mendagri diminta untuk bantu juga agar tak ada masalah pembangunannya. Surat jaminan atau garansi," pungkasnya.
Adapun yang hadir dalam rapat itu antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini M Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo.
(gpr)
