Ongkos Logistik Naik 9%-10%

BANDUNG - Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, biaya transportasi dan logistik pun ikut naik.

"BBM merupakan salah satu komponen utama yang mendukung sektor transportasi dan logistik. selain tentunya biaya operasional kendaraan, pemeliharaan kendaraan, ban, depresiasi, bunga, legal dan liasons, dan overhead," ungkap Chairman Supply Chain Indonesia Setijadi kepada wartawan, Kamis (20/11/2014).

Dia melanjutkan, pihaknya melakukan analisis dan simulasi perhitungan terhadap perubahan harga BBM jenis solar dari semula Rp5.500 per liter menjadi Rp7.500/liter. Kenaikan harga BBM jenis ini sebesar 30,7%.

Menurutnya, sesuai dengan analisis tersebut kenaikan harga BBM bardampak pada kenaikan tarif transportasi sekitar 15%-17%.

Setijadi mengatakan, dengan menetapkan asumsi biaya transportasi 45% dari biaya logistik, biaya logistik diperkirakan akan naik rata-rata sekitar 9%-10%.

"Kenaikan biaya logistik sekitar 9%-10%. Besarannya tergantung jenis armada pengangkutan (truk) yang digunakan dan rute pengiriman," tuturnya.

Dia menjelaskan, pelaku jasa logistik bisa meminimalisasi kerugian dampak kenaikan harga BBM dengan meningkatkan produktivitas armada distribusi barang.

Salah satu caranya dengan meningkatkan rata-rata jumlah trip per hari. Meskipun ada tantangan lain yang harus ditaklukkan para pelaku usaha jasa transportasi dan logistik.

"Berbagai faktor eksternal seperti kemacetan di jalan (tol dan non tol), dan kemacetan (lead time) di pelabuhan menjadi kendala lain jika kita meningkatkan jumlah trip per hari," kata dia.

Contohnya, distribusi barang dari kawasan Industri Jababeka-Cikarang ke Pelabuhan Tanjung Priok. Dengan jarak 40 Km seharusnya dapat dilakukan distribusi rata-rata minimal dua trip per hari.

"Nyatanya armada pengangkutan yang melayani rute tersebut hanya bisa mencapai rata-rata 1,5 trip per hari karena kendala lamanya waktu tempuh. Akhirnya produktivitas distribusi rendah," ujarnya.

Karena itu, pihaknya merupakan salah satu yang sangat berharap pengalihan subsidi BBM bisa digunakan demi pengembangan infrastruktur jaringan transportasi yang terpadu.

"Kami harap pemerintah beserta stakeholder lainnya segera melakukan pembenahan untuk perbaikan sistem transportasi dan logistik di Indonesia. Fasilitas dan kualitas pelayanan transportasi terutama di pelabuhan mesti lebih ditingkatkan lagi," imbuhnya.

Selain kondisi infrastruktur yang menghambat, masalah lain bisnis transportasi dan logistik adalah biaya pembelian armada dan suku cadang yang tinggi akibat bunga pinjaman dan pajak.

Bunga pinjaman sebesar 11%-12% dan jangka waktu delapan tahun, biaya depresiasi armada sekitar 17%-20% dari total biaya transportasi.

Karena itu, pihanya berharap pengalihan subsidi BBM juga bisa diberikan dalam bentuk insentif seperti peremajaan armada truk dan suku cadang.

"Selain itu, bisa saja dengan skema lain seperti truk ditetapkan sebagai investasi sehingga tidak dikenakan bunga komersial yang tinggi," pungkas Setijadi.