BI: Transaksi Non-Tunai Atasi Persoalan Ekonomi

JAKARTA - Bank Indonesia (BI)‎ mengklaim, salah satu persoalan yang selama ini membelenggu perekonomian nasional untuk dapat bersaing di era globalisasi adalah fenomena ekonomi biaya tinggi, yang mempengaruhi efisiensi perekonomian.

Hal itu, misalnya praktik pungutan liar, suap, korupsi, dan lemahnya layanan serta tata kelola birokrasi.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, permasalahan ekonomi itu sejatinya dapat diatasi, salah satunya dengan penggunaan transaksi non-tunai, yang memungkinkan keseluruhan transaksi tercatat secara elektronis dan lebih efisien dari sisi waktu, media, dan biaya bertransaksi.

"Sebagai otoritas sistem pembayaran, kami akan memberikan kontribusi terbaik untuk mendorong efisiensi perekonomian nasional melalui perluasan transaksi non-tunai," kata dia di Jakarta, Kamis (20/11/2014) malam.

Bersama dengan pemerintah pusat dan daerah serta industri sistem pembayaran, inisiatif pembayaran non-tunai akan didorong melalui perluasan digital payment.

Oleh karena itu, BI telah mencanangkan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) pada 14 Agustus 2014 lalu. Dalam kerangka inklusi keuangan, penggunaan digital payment dalam bentuk uang elektronik teregistrasi akan menjadi batu pijakan pertama untuk menghubungkan masyarakat unbanked dengan sistem keuangan formal.

Menurut dia, hal itu menjadi kritikal untuk membuka akses layanan keuangan formal kepada masyarakat lapisan terbawah, people at the bottom of the pyramid.

"Pada kesempatan ini, perkenankan kami mengapresiasi dimulainya penggunaan mekanisme non-tunai oleh pemerintah, untuk menyalurkan dana bantuan bersyarat kepada masyarakat di awal November 2014 lalu," terangnya.

Kebijakan ini merupakan terobosan besar dalam meningkatkan tata kelola dan efisiensi perekonomian, sekaligus merangkul masyarakat lapisan bawah agar terhubung dengan layanan keuangan formal.

Dia mengungkapkan, BI ke depan akan memfasilitasi dan menyempurnakan infrastruktur dan instrumen non-tunai, sehingga seluruh penyaluran bantuan pemerintah dapat dilakukan secara non-tunai.

"Kami juga akan memperluas akses keuangan bagi masyarakat lapisan bawah dengan memperbanyak agen layanan keuangan digital (LKD) ke seluruh pelosok negeri," ungkap dia.

Dengan berbekal perangkat telekomunikasi bergerak (mobile), masyarakat unbanked akan dengan mudah dan aman terhubung dengan layanan keuangan formal‎.