Raskin Diharapkan Masih Tetap Ada
Sabtu, 22 November 2014 - 18:14 WIB
Raskin Diharapkan Masih Tetap Ada
A
A
A
BANDUNG - Program beras miskin (Raskin) dinilai masih efektif dalam rangka membantu masyarakat kurang mampu. Karenanya, di era pemerintahan baru program ini diharapkan masih tetap ada, jangan sampai dihapuskan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI Herman Khoeron mengatakan, program raskin bagian dari perintah konstitusi dan juga hak rakyat. Menurutnya, beras merupakan pangan pokok, karenanya raskin harus tetap dipertahankan untuk meringankan beban masyarakat miskin.
"Tidak ada bensin gak jadi masalah, tapi ketiadaan pangan pasti jadi masalah," sebutnya dalam kunjungan kerja spesifik komisi IV DPR-RI ke Perum Bulog Divre Jabar, Jumat (21/11/2014).
Berdasarkan amanat Undang-undang 18 nomor 2012 tentang ketahanan pangan, jelas dia, ada dua misi yang diemban oleh Bulog. Pertama sebagai penyedia pangan yang menjaga agar beras tidak sampai kehabisan stok. Kedua sebagai stabilisator harga yang menjaga harga beras tetap pada titik aman.
"Menilik sejarah lembaga pemerintah yang menangani ketahanan pangan, Bulog sudah memiliki pengalaman panjang. Bulog harus diperkuat posisinya. Raskinnya saja jangan sampai dihilangkan, apalagi lembaganya," katanya.
Dia mengakui adanya selentingan bahwa Bulog akan dihilangkan. Dia mengatakan, hal tersebut keliru jika sampai terjadi. Pasalnya, institusi Bulog sebagai mandatori undang-undang yang tidak bisa dibuat sebagai perusahaan.
"Bulog dibentuk bukan untuk cari untung. Tidak bisa dijadikan sebuah perusahaan. Karenanya tidak bisa dijadikan alat investasi," sebutnya.
Ke depan, kata dia, pihaknya akan mendorong agar Bulog tidak hanya mengurusi beras. Tetapi lebih dari itu, kedelai, sapi, dan lain-lain juga diurusi oleh Bulog. "Subsidi pangan harus tetap ada, Bulog harus diperkuat posisinya," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bulog Divre Jabar Alip Apandi merasa khawatir raskin akan dihilangkan mengingat pemerintah baru fokus dalam pengurangan dan pengalihan subsidi.
"Kami harap raskin tetap ada. Ini sesuai dengan masukan yang kami dapat saat melakukaan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Merekaselalu bilang bahwa raskin harus tetap ada," ungkapnya.
Pihaknya sadar nasib keberadaan raskin berada di tangan pemerintah. Bulog hanya bertugas sebagai operator penyalur raskin. Karena itu, pihaknya harus patuh terhadap kebijakan pemerintah.
"Sebagian raskin berasal dari hasil penyerapan beras dari sejumlah daerah. Ini juga yang membuat raskin menjadi salah satu alat untuk mengendalikan harga beras di pasaran," katanya.
Dia menyebutkan, hingga saat ini penyaluran raskin di Jabar telah mencapai di atas 95%. Penyaluran di beberapa daerah seperti Cirebon bahkan telah mencapai 100%. Berbeda dengan Cianjur dan Depok yang menempati tingkat penyaluran raskin yang terbilang rendah.
"Selalu ada daerah yang masih menunggak pembayaran raskin termasuk Cianjur. Namun tunggakan tersebut diharapkan tuntas pada akhir tahun ini," ucapnya.
Dari informasi yang didapat, Alip mengaku pagu raskin untuk 2015 telah dibuat dan dimasukkan dalam APBN 2015. Pedoman umum untuk raskin juga sudah dikeluarkan, namun posisinya masih berada di tingkat provinsi.
"Pagu raskin untuk tahun 2015 tidak akan jauh berbeda dengan tahun ini yakni sebesar 470.000 ton atau 39.000/bulan. Selain itu, kami juga mendapat informasi akan ada raskin ke-13 tapi masih digodok pemerintah," jelasnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI Herman Khoeron mengatakan, program raskin bagian dari perintah konstitusi dan juga hak rakyat. Menurutnya, beras merupakan pangan pokok, karenanya raskin harus tetap dipertahankan untuk meringankan beban masyarakat miskin.
"Tidak ada bensin gak jadi masalah, tapi ketiadaan pangan pasti jadi masalah," sebutnya dalam kunjungan kerja spesifik komisi IV DPR-RI ke Perum Bulog Divre Jabar, Jumat (21/11/2014).
Berdasarkan amanat Undang-undang 18 nomor 2012 tentang ketahanan pangan, jelas dia, ada dua misi yang diemban oleh Bulog. Pertama sebagai penyedia pangan yang menjaga agar beras tidak sampai kehabisan stok. Kedua sebagai stabilisator harga yang menjaga harga beras tetap pada titik aman.
"Menilik sejarah lembaga pemerintah yang menangani ketahanan pangan, Bulog sudah memiliki pengalaman panjang. Bulog harus diperkuat posisinya. Raskinnya saja jangan sampai dihilangkan, apalagi lembaganya," katanya.
Dia mengakui adanya selentingan bahwa Bulog akan dihilangkan. Dia mengatakan, hal tersebut keliru jika sampai terjadi. Pasalnya, institusi Bulog sebagai mandatori undang-undang yang tidak bisa dibuat sebagai perusahaan.
"Bulog dibentuk bukan untuk cari untung. Tidak bisa dijadikan sebuah perusahaan. Karenanya tidak bisa dijadikan alat investasi," sebutnya.
Ke depan, kata dia, pihaknya akan mendorong agar Bulog tidak hanya mengurusi beras. Tetapi lebih dari itu, kedelai, sapi, dan lain-lain juga diurusi oleh Bulog. "Subsidi pangan harus tetap ada, Bulog harus diperkuat posisinya," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bulog Divre Jabar Alip Apandi merasa khawatir raskin akan dihilangkan mengingat pemerintah baru fokus dalam pengurangan dan pengalihan subsidi.
"Kami harap raskin tetap ada. Ini sesuai dengan masukan yang kami dapat saat melakukaan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Merekaselalu bilang bahwa raskin harus tetap ada," ungkapnya.
Pihaknya sadar nasib keberadaan raskin berada di tangan pemerintah. Bulog hanya bertugas sebagai operator penyalur raskin. Karena itu, pihaknya harus patuh terhadap kebijakan pemerintah.
"Sebagian raskin berasal dari hasil penyerapan beras dari sejumlah daerah. Ini juga yang membuat raskin menjadi salah satu alat untuk mengendalikan harga beras di pasaran," katanya.
Dia menyebutkan, hingga saat ini penyaluran raskin di Jabar telah mencapai di atas 95%. Penyaluran di beberapa daerah seperti Cirebon bahkan telah mencapai 100%. Berbeda dengan Cianjur dan Depok yang menempati tingkat penyaluran raskin yang terbilang rendah.
"Selalu ada daerah yang masih menunggak pembayaran raskin termasuk Cianjur. Namun tunggakan tersebut diharapkan tuntas pada akhir tahun ini," ucapnya.
Dari informasi yang didapat, Alip mengaku pagu raskin untuk 2015 telah dibuat dan dimasukkan dalam APBN 2015. Pedoman umum untuk raskin juga sudah dikeluarkan, namun posisinya masih berada di tingkat provinsi.
"Pagu raskin untuk tahun 2015 tidak akan jauh berbeda dengan tahun ini yakni sebesar 470.000 ton atau 39.000/bulan. Selain itu, kami juga mendapat informasi akan ada raskin ke-13 tapi masih digodok pemerintah," jelasnya.
(gpr)
