BPS: Angkatan Kerja di Jateng Didominasi Lulusan SD

SEMARANG - Angkatan kerja lulusan Sekolah Dasar (SD) ke bawah masih mendominasi pekerja di Jawa Tengah (Jateng). Rata-rata mereka berkerja sebagai buruh dan karyawan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, pekerja di Jawa Tengah yang merupakan lulusan SD ke bawah mencapai 9,39 juta orang (54,19%). Disusul jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sekitar 3,45 juta orang (19,91%).

Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Jateng, Jam Jam Zamachsyari mengatakan, dari jumlah angkatan kerja yang ada paling besar adalah sebagai buruh atau karyawan, sebesar 6,09 juta orang (35,13%). Pemilik usaha sendiri sebanyak 3,03 juta orang (17,47%) dan berusaha dibantu buruh tidak tetap sejumlah 3,01 juta orang (17,41%).

Jam jam menyebutkan, jumlah angkatan kerja di Jateng pada Februari 2015 sebesar 18,29 juta orang, bertambah sekitar 576 ribu orang dibanding angkatan kerja Februari 2014, sebesar 17,72 juta dan bertambah 746 ribu orang, jika dibanding Agustus 2014 mencapai 17,55 juta orang.

“Jumlah penduduk yang bekerja di Jateng pada Februari 2015 sebesar 17,32 juta orang, bertambah sekitar 571 ribu orang dibanding keadaan pada Februari 2014 sebesar 16,75 juta orang,” terangnya, Selasa (5/5/2015).

Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jateng pada Februari 2015 mencapai 5,31% mengalami penurunan sebesar 0,14% dibanding TPT Februari 2014 dengan nilai TPT sebesar 5,45%,” ujarnya.

Setahun terakhir (Februari 2014-Februari 2015), kata Jam jam, sektor pertanian, perdagangan, industri dan sektor jasa secara berurutan menjadi penampung terbesar tenaga kerja sebesar 86,68% pada Februari 2015.

Sektor perdagangan mengalami peningkatan jumlah pekerja paling besar, yakni mencapai 290 ribu orang (7,78%), sektor Pertanian jumlah pekerjanya bertambah sebesar 198 ribu orang (3,81%), dan sektor jasa jumlah pekerjanya bertambah sebesar 140 ribu orang (6,51%).

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng, Frans Kongi mengakui, masih banyak pekerja yang hanya lulusan SD membuat mereka kurang memiliki kompetensi.

Apindo mendorong para pekerja memiliki sertifikasi kompetensi di bidangnya. Melalui hal ini tidak akan sulit seseorang mendapatkan pekerjaan. "Sekarang ini kadang para pekerja menganggap karena sudah bekerja mereka sudah mahir. Tapi, tanpa adanya sertifikasi tetap saja dianggap pekerja biasa,” paparnya.

Terlebih, menghadapi pasar bebas ASEAN (MEA), dipastikan hanya mereka yang memiliki kompetensi yang akan mampu bersaing dengan pekerja dari luar.