Presiden Minta Investigasi Petral Segera Dituntaskan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta investigasi Pertamina Energy Trading Limited (Petral) segera dituntaskan, sehingga mafia migas bisa diserahkan kepada penegak hukum.

Hal itu dikatakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said di Kementerian ESDM, Jumat (15/5/2015) usai bertemu presiden di Istana Negara.

"Penekanan dari beliau (presiden), investigasi harus dilakukan, dengan begitu bisa terang benderang tidak lagi rumor atau spekulasi. Jadi kalau ada pelanggaran hukum dilimpahkan ke penegak hukum," ujarnya.

Menurut dia, presiden mendukung penuh pembekuan Petral sebagai respon positif dari masyarakat. Adapun langkah selanjutnya butuh waktu terkait proses audit investigasi Petral.

"Jadi, saya laporkan, beliau menyambut baik. Mitos tidak bisa disentuh tapi sekarang bisa diselesaikan proses mata rantai supplay chain. Penekanan dari beliau investigasi harus dilakukan," katanya.

Dia mengatakan, sejak tiga bulan lalu, peran Petral diganti ISC terjadi pola perubahan kerja lantaran proses pengadaan bahan bakar minyak (BBM) dilakukan langsung atau deal tender. Dengan begitu, Petral tidak lagi single buyer sebagai penentu harga pengadaan BBM.

Bahkan Sudirman mengaku, Petral selama ini sering mendapatkan diskon USD1-USD1,5/barel dari hasil impor BBM tapi tidak dimanfaatkan secara korporasi dan hanya diberikan 20-30 sen. Karena itu, diperlukan investigasi secara mendalam untuk mengungkap fakta sebenarnya di tubuh Petral.

"Di masa lalu ada yang tidak dimanfaatkan secara korporasi. Ini yang menjadi subjek investigasi karena tidak heran jika tiga bulan ISC mampu menghemat USD22 juta," ungkapnya.

Lebih lanjut Sudirman mengatakan bahwa Manajemen Pertamina melaporkan penghematan dari pengadaan BBM melalui ISC telah mencapai USD98 juta. Laporan tersebut menunjukan progres baik jika kemudian terus diurus secara profesional dan credible, sehingga bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

"Ini laporan saya kepada presiden. Presiden jelas meminta putus mata rantai masa lalu berdayakan unit yang sudah dibentuk," jelas dia.