Pertamina Diminta Segera Luncurkan Pertalite
Pertamina Diminta Segera Luncurkan Pertalite
A
A
A
JAKARTA - Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) meminta PT Pertamina (persero) segera meluncurkan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite sebelum Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) asing meluncurkan lebih dulu.
Direktur Puskepi Sofyano Zakaria mengatakan, penjualan pertalite tidak perlu menghiraukan DPR maupun ocehan siapapun karena pertalite merupakan varian produk nonsubsidi sepenuhnya hak perseroan.
"Pertalite merupakan domain Pertamina. Justru kalau tidak lekas diluncurkan bisa keduluan asing, seperti Total dan Shell karena tidak ada larangan hukum yang mengatur untuk SPBU asing menjual RON 90," kata dia di Jakarta, Senin (18/5/2015).
dia menegaskan, jika keberadaan pertalite tak lebih menambah varian produk Pertamina, bukan menghapus premium. Pasalnya, penghapusan premium bukan domain Pertamina tapi pemerintah.
Di sisi lain, Sofyano juga menyoroti intervensi pemerintah terkait pembatalan kenaikan BBM nonsubsidi. Baru kali ini, pemerintah mengintervensi kenaikan harga BBM nonsubsidi.
"Pemerintah tak perlu khawatir naiknya BBM nonsubsidi karena tidak ada disparitas lagi soalnya premium sudah tidak di subsidi lagi," kata dia.
Selama ini, lanjut Sofyano, penjualan BBM nonsubsidi atau pertamax cs selalu di bawah SPBU asing, sehingga tidak perlu khawatir jika BBM pertamax cs dinaikan sebagai aksi korporasi.
Dia mengatakan bahwa di saat Pertamina mengoreksi harga pertamax cs maka sangat besar kemungkinan Shell dan Total mengikuti jejak langkah dan sikap Pertamina dengan menyesuaikan harga jual mereka.
"Namun ketika ternyata kemudian harga jual Shell atau Total lebih murah dari harga pertamax, maka Pertamina tetap sewaktu-waktu berpeluang bisa mengkoreksi ulang harga," tutur Sofyano.
Direktur Puskepi Sofyano Zakaria mengatakan, penjualan pertalite tidak perlu menghiraukan DPR maupun ocehan siapapun karena pertalite merupakan varian produk nonsubsidi sepenuhnya hak perseroan.
"Pertalite merupakan domain Pertamina. Justru kalau tidak lekas diluncurkan bisa keduluan asing, seperti Total dan Shell karena tidak ada larangan hukum yang mengatur untuk SPBU asing menjual RON 90," kata dia di Jakarta, Senin (18/5/2015).
dia menegaskan, jika keberadaan pertalite tak lebih menambah varian produk Pertamina, bukan menghapus premium. Pasalnya, penghapusan premium bukan domain Pertamina tapi pemerintah.
Di sisi lain, Sofyano juga menyoroti intervensi pemerintah terkait pembatalan kenaikan BBM nonsubsidi. Baru kali ini, pemerintah mengintervensi kenaikan harga BBM nonsubsidi.
"Pemerintah tak perlu khawatir naiknya BBM nonsubsidi karena tidak ada disparitas lagi soalnya premium sudah tidak di subsidi lagi," kata dia.
Selama ini, lanjut Sofyano, penjualan BBM nonsubsidi atau pertamax cs selalu di bawah SPBU asing, sehingga tidak perlu khawatir jika BBM pertamax cs dinaikan sebagai aksi korporasi.
Dia mengatakan bahwa di saat Pertamina mengoreksi harga pertamax cs maka sangat besar kemungkinan Shell dan Total mengikuti jejak langkah dan sikap Pertamina dengan menyesuaikan harga jual mereka.
"Namun ketika ternyata kemudian harga jual Shell atau Total lebih murah dari harga pertamax, maka Pertamina tetap sewaktu-waktu berpeluang bisa mengkoreksi ulang harga," tutur Sofyano.
(rna)
Explore More