Pemerintah Didesak Investigasi Tata Kelola Migas

JAKARTA - Pengamat ekonomi politik Salamuddin Daeng mendesak pemerintah melakukan investigasi menyeluruh terhadap sistem tata kelola minyak dan gas bumi (migas) dari hulu hingga hilir. Hal ini berkaitan dengan kerugian yang dialami negara.

"Harus dievaluasi semua kontrak migas yang berpotensi rugikan negara. Begitu juga yang kaitannya dengan harga jual BBM (bahan bakar minyak)," ujarnya di Jakarta, Senin (18/5/2015).

Menurut Salamuddin, rekomendasi tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) atau yang lebih dikenal anti mafia migas belum tuntas dan perlu dievaluasi kembali. Apalagi terkait penghapusan BBM jenis premium dituding sebagai akal-akalan menaikkan harga BBM.

"Kebijakan ini tidak relevan di tengah ambruknya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga BBM. Kebijakan ini hanya akan membesarkan perusahaan migas asing dan melumpuhkan Pertamina," jelasnya.

Salamuddin menuturkan, secara sadar atau tidak Tim Anti Mafia Migas yang sebelumnya digawangi Faisal Basri dimanfaatkan importir BBM. Sehingga, upaya ini hanya dialihkan untuk memindah mafia migas baru yang dekat dengan penguasa saat ini.

"Ada dorongan mengubah aktor impor migas melalui pembentukan Integrated Supply Chain (ISC) PT Pertamina dan liberalisasi dalam impor," tandasnya.