Pemerintah Dinilai Salah Strategi Perbaiki Tata Kelola Migas

JAKARTA - Komisi VII DPR RI menyebut bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), salah strategi dalam memperbaiki tata kelola migas di Tanah Air.

Pasalnya, saat ini kondisi energi dan migas di Indonesia sudah memasuki masa krisis. Sementara penanganannya tidak dikerahkan untuk memperbaiki krisis tersebut.

Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mengatakan, saat ini yang dilakukan pemerintah hanya penanganan seperti saat Indonesia mengalami masa penurunan produksi biasa. Padahal, kondisi energi di Indonesia sudah memasuki masa krisis.

"Apabila ada orang sakit, lalu sudah level krisis berbeda masuknya ke rumah sakit pun masuknya ke ICU, masuknya ke IGD. tapi kalau sakit batuk biasa cuma ke poliklinik. Penanganannya berbeda. Ini penting karena menurut saya yang dilakukan saat ini ibarat orang sakit dibawa ke ICU tapi diobatinya dengan vitamin biasa," ujarnya dalam acara The 39th Indonesia Petroleum Associaton (IPA) Convention and Exhibition, Jakarta, Kamis (21/5/2015).

Menurutnya, pemerintah selama ini hanya melakukan perbaikan dalam industri migas namun tidak melakukan breakthrough dalam industri tersebut. Sehingga dipastikan, lima tahun lagi industri migas Indonesia masih mengalami krisis energi.

"‎Lima tahun lagi kita tidak sembuh (dari krisis energi). Karena yang kita berikan hanya hal biasa," imbuh dia.

Kardaya mengungkapkan, pemindahan perizinan sektor migas ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dilakukan pemerintah kemarin, justru memperparah kondisi industri migas di Tanah Air. Pasalnya, perizinan diurus oleh orang yang belum mengerti mengenai kondisi migas di Indonesia.

"‎Kemarin ada pemindahan perizinan ke BKPM. Dipindahkan lebih parah lagi, karena yang dihadapi belum mengerti (industri migas). Bisa jadi yang tadinya lama perizinan, bisa jadi lama sekali," katanya.

Saat ini, sambung mantan Kepala BP Migas ini, eksplorasi belum menyatu dengan virgin basic, perizinan juga hanya sekadar diperbaiki. Sebab itu, Kardaya menyarankan pemerintah untuk melakukan breakthrough di industri migas jika ingin selamat.

"Kalau mau perbaikan perizinan hilangkan cost recovery, enggak perlu ada izin tender dan lain-lain. Jadi bukan pemikiran biasa. Kita kena demam berdarah, kalau enggak diinvus mati orangnya. Ini kalau enggak dibreakthrough mati juga industrinya," tandas Kardaya.