Holding BUMN Pelabuhan Dikaji
Sabtu, 23 Mei 2015 - 11:08 WIB
Holding BUMN Pelabuhan Dikaji
A
A
A
SURABAYA - Pemerintah mengkaji pembentukan induk usaha (holding) badan usaha milik negara (BUMN) bidang pelabuhan. Pembentukan holding diharapkan dapat semakin mengintegrasikan sistem logistik nasional.
”Saat ini masih virtual holding yang akan kita jadikan holding sebenarnya sehingga akan terintegrasi dalam satu sistem logistik,” kata Presiden RI Joko Widodo seusai acara peresmian Terminal Teluk Lamong di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, kemarin. Selain pembentukan holding, pemerintah juga membuka opsi lain yaitu konsolidasi dan sinergi antara BUMN, mulai dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I hingga IV.
Namun, opsi itu tetap diarahkan agar seluruh sistem kepelabuhanan di Indonesia dapat terintegrasi menjadi satu. ”Semua masih diproses, apa untung ruginya, jadi nanti kita lihat apakah perlu dibentuk holding, apa konsolidasi ataupun sinergi BUMN di Pelindo, yang jelas sistemnya akan satu,” ucap Presiden.
Presiden mengatakan, dengan pengintegrasian sistem tersebut, biaya logistik di Tanah Air pun diharapkan dapat ditekan. Saat ini biaya logistik di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara ASEAN lainnya. Presiden berharap biaya transportasi bisa ditekan hingga separuh atau sepertiga dari saat ini. Melalui penerapan sistem yang terintegrasi, lanjut dia, biaya transportasi melalui jalur laut akan lebih efisien.
Dengan sendirinya biaya pendukungnya juga ikut turun seperti bongkar muat barang termasuk biaya tracking -nya. ”Ini akan memberikan daya saing yang kuat. Barang kita sulit bersaing kalau tidak bisa menurunkan biayanya. Dengan demikian, pertumbuhan industri dan ekonomi juga akan meningkat. Kita dorong terminal peti kemas dan pelabuhan yang efisien di semua provinsi, terutama wilayah yang memproduksi barang mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi,” paparnya.
Presiden juga meminta kementerian dan lembaga terkait untuk menyederhanakan perizinan di lingkungan jasa pelabuhan. Melalui penyederhanaan proses perizinan yang terintegrasi dalam satu atap, Presiden berharap tidak akan ada lagi pungutan liar yang akan semakin menurunkan biaya logistik.
Selain menjadi lebih murah, penyederhanaan proses juga diharapkan akan mempercepat dwelling time. Sementara itu, BUMN pelaku jasa pelabuhan terus berbenah meningkatkan infrastrukturnya. PT Pelabuhan Indonesia III (Pelindo III) misalnya dalam tiga tahun ke depan membutuhkan pendanaan eksternal sebesar Rp15 triliun untuk mengembangkan infrastruktur di 43 pelabuhan yang dikelolanya.
Direktur Utama Pelindo III Djarwo Surjanto mengatakan, dana tersebut sebagian besar akan digunakan perseroan untuk pengembangan Terminal Teluk Lamong di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur (Jatim). Hingga 2020 pengembangan terminal ini membutuhkan dana Rp23,4 triliun.
”Untuk tahap awal pembangunan Teluk Lamong dan menyelesaikan revitalisasi Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS), kami menghabiskan dana Rp4,65 triliun,” kata Djarwo. Djarwo mengatakan bahwa ada beberapa kemungkinan yang tengah dipertimbangkan antara lain penerbitan obligasi, sukuk, atau melakukan pinjaman pada perbankan.
Heru febrianto
”Saat ini masih virtual holding yang akan kita jadikan holding sebenarnya sehingga akan terintegrasi dalam satu sistem logistik,” kata Presiden RI Joko Widodo seusai acara peresmian Terminal Teluk Lamong di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, kemarin. Selain pembentukan holding, pemerintah juga membuka opsi lain yaitu konsolidasi dan sinergi antara BUMN, mulai dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I hingga IV.
Namun, opsi itu tetap diarahkan agar seluruh sistem kepelabuhanan di Indonesia dapat terintegrasi menjadi satu. ”Semua masih diproses, apa untung ruginya, jadi nanti kita lihat apakah perlu dibentuk holding, apa konsolidasi ataupun sinergi BUMN di Pelindo, yang jelas sistemnya akan satu,” ucap Presiden.
Presiden mengatakan, dengan pengintegrasian sistem tersebut, biaya logistik di Tanah Air pun diharapkan dapat ditekan. Saat ini biaya logistik di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara ASEAN lainnya. Presiden berharap biaya transportasi bisa ditekan hingga separuh atau sepertiga dari saat ini. Melalui penerapan sistem yang terintegrasi, lanjut dia, biaya transportasi melalui jalur laut akan lebih efisien.
Dengan sendirinya biaya pendukungnya juga ikut turun seperti bongkar muat barang termasuk biaya tracking -nya. ”Ini akan memberikan daya saing yang kuat. Barang kita sulit bersaing kalau tidak bisa menurunkan biayanya. Dengan demikian, pertumbuhan industri dan ekonomi juga akan meningkat. Kita dorong terminal peti kemas dan pelabuhan yang efisien di semua provinsi, terutama wilayah yang memproduksi barang mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi,” paparnya.
Presiden juga meminta kementerian dan lembaga terkait untuk menyederhanakan perizinan di lingkungan jasa pelabuhan. Melalui penyederhanaan proses perizinan yang terintegrasi dalam satu atap, Presiden berharap tidak akan ada lagi pungutan liar yang akan semakin menurunkan biaya logistik.
Selain menjadi lebih murah, penyederhanaan proses juga diharapkan akan mempercepat dwelling time. Sementara itu, BUMN pelaku jasa pelabuhan terus berbenah meningkatkan infrastrukturnya. PT Pelabuhan Indonesia III (Pelindo III) misalnya dalam tiga tahun ke depan membutuhkan pendanaan eksternal sebesar Rp15 triliun untuk mengembangkan infrastruktur di 43 pelabuhan yang dikelolanya.
Direktur Utama Pelindo III Djarwo Surjanto mengatakan, dana tersebut sebagian besar akan digunakan perseroan untuk pengembangan Terminal Teluk Lamong di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur (Jatim). Hingga 2020 pengembangan terminal ini membutuhkan dana Rp23,4 triliun.
”Untuk tahap awal pembangunan Teluk Lamong dan menyelesaikan revitalisasi Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS), kami menghabiskan dana Rp4,65 triliun,” kata Djarwo. Djarwo mengatakan bahwa ada beberapa kemungkinan yang tengah dipertimbangkan antara lain penerbitan obligasi, sukuk, atau melakukan pinjaman pada perbankan.
Heru febrianto
(ftr)
