Kadin Pesimistis Infrastruktur Jokowi Diminati Swasta
Kamis, 04 Juni 2015 - 15:27 WIB
Kadin Pesimistis Infrastruktur Jokowi Diminati Swasta
A
A
A
JAKARTA - Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) pesimistis proyek-proyek infrastruktur yang menjadi ambisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan diminati swasta.
Wakil Ketua Umum Kadin bidang Perbankan dan Finansial, Rosan P Roeslani mengemukakan, dari total angka proyek infrastruktur yang dicanangkan Jokowi sekitar Rp5.500 triliun dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Dari angka fantastis tersebut, setidaknya peran swasta diharapkan hampir Rp1.700 triliun, sisanya disokong BUMN, serta dana APBN dan APBD.
"Kalau peran swasta mau ditingkatkan, musti diinget dulu pembangunan infrastruktur ini tugas pemerintah. Kalau swasta mau diajak, kan mana ada sih swasta yang mau rugi," ujarnya di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (4/6/2015).
Sebab itu, lanjut Rosan, perlu ada skema khusus agar swasta tertarik masuk dalam proyek infrastruktur. Terlebih, banyak proyek infrastruktur yang dicanangkan pemerintah tidak masuk secara bisnis.
"Contohnya, proyek pengadaan air di Indonesia. Kalau disesuaikan dengan air untuk investasi memang enggak masuk. Mestinya ada subsidi dari pemerintah," imbuhnya.
Rosan juga pesimistis target Rp1.700 triliun untuk proyek infrastruktur yang disokong swasta akan tercapai. Terlebih, kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih dalam kondisi kurang baik.
"Proyek ini memang harus dilihat dari segala macam sisi. Dari segi pembiayaannya, aspek hukumnya, yang paling utama dari segi pembiayaan. Itu yang jadi kendala," tandasnya.
Wakil Ketua Umum Kadin bidang Perbankan dan Finansial, Rosan P Roeslani mengemukakan, dari total angka proyek infrastruktur yang dicanangkan Jokowi sekitar Rp5.500 triliun dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Dari angka fantastis tersebut, setidaknya peran swasta diharapkan hampir Rp1.700 triliun, sisanya disokong BUMN, serta dana APBN dan APBD.
"Kalau peran swasta mau ditingkatkan, musti diinget dulu pembangunan infrastruktur ini tugas pemerintah. Kalau swasta mau diajak, kan mana ada sih swasta yang mau rugi," ujarnya di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (4/6/2015).
Sebab itu, lanjut Rosan, perlu ada skema khusus agar swasta tertarik masuk dalam proyek infrastruktur. Terlebih, banyak proyek infrastruktur yang dicanangkan pemerintah tidak masuk secara bisnis.
"Contohnya, proyek pengadaan air di Indonesia. Kalau disesuaikan dengan air untuk investasi memang enggak masuk. Mestinya ada subsidi dari pemerintah," imbuhnya.
Rosan juga pesimistis target Rp1.700 triliun untuk proyek infrastruktur yang disokong swasta akan tercapai. Terlebih, kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih dalam kondisi kurang baik.
"Proyek ini memang harus dilihat dari segala macam sisi. Dari segi pembiayaannya, aspek hukumnya, yang paling utama dari segi pembiayaan. Itu yang jadi kendala," tandasnya.
(dmd)
Lihat Juga :
