Kota Cerdas Bukan Hanya Harus Melek Teknologi
Senin, 08 Juni 2015 - 08:43 WIB
Kota Cerdas Bukan Hanya Harus Melek Teknologi
A
A
A
JAKARTA - Belakangan sejumlah daerah di Tanah Air mengklaim telah menerapkan program smart city (kota cerdas).
Penggunaan perangkat teknologi informasi (TI) pun menjadi salah satu ukuran bagaimana sebuah daerah bisa disebut sebagai kota cerdas. Menurut Penasihat Pusat Transformasi Kebijakan Publik (Transformasi) bidang Pengembangan Perkotaan Wicaksono Sarosa, ke depan pemerintah daerah di Indonesia menghadapi tantangan lebih besar dalam mengembangkan prinsipprinsip kota cerdas. Selama ini smart city banyak yang dianggap sebagai tujuan, padahal program tersebut hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan akhir yakni kota yang layak huni dan berkelanjutan.
”Kita jangan terjebak pada istilah smart city yang identik dengan penggunaan teknologi canggih seperti penempatan fasilitas Wi-Fi gratis di mana-mana,” ujar Wicaksono dalam sebuah diskusi di Jakarta barubaru ini. Dia menambahkan, secara harfiah memang smart city sangat erat hubungannya dengan penggunaan teknologi digital dalam mengelola kota. Padahal, dalam mengelola kota cerdas ada beberapa hal lain juga harus cerdas dalam pengelolaannya seperti lingkungan, birokrasi, perizinan, penggunaan energi, mobilitas penduduk, dan terpenting, penduduknya yang smart .
”Yang terakhir itu penting karena apabila penduduknya tidak smart , akan sia-sia saja menerapkan konsep smart city. Penduduk smart di sini artinya bisa disiplin, teratur, dan lainlain, ”sebut dia. Wicaksono juga menyarankan, bagi kota-kota yang infrastrukturnya masih terbatas agar tidak memaksakan diri mengembangkan konsep smart city. Masih banyak cara lain untuk menjadikan kota layak huni dan berkelanjutan kendati tidak didukung kecanggihan teknologi digital.
Direktur Eksekutif Transformasi Nugroho Wienarto menambahkan, saat ini manfaat dari ada program kota cerdas yang merasakan baru sebatas sektor swasta seperti pengembang infrastruktur. Untuk itu, perlu kerja sama antara pemerintah dan swasta agar tata kelola sebuah kota cerdas bisa menjadi lebih baik.
”Misalnya dengan kerja sama investasi. Pemerintah yang terbatas anggarannya bisa mengandalkan swasta, 80% swasta sisanya 20% pemerintah,” ujar Nugroho. Dia menambahkan, untuk mengembangkankotacerdaspemerintah daerah harus pandai mengimbangi kemajuan teknologi agar bisa mendukung pembangunan.
”Keberadaan smart phone yang diikuti oleh media sosial sangat baik untuk memberikan masukan kepada pemerintah sehingga fungsi kota bisa berjalan semestinya,” ucapnya.
Yanto kusdiantono
Penggunaan perangkat teknologi informasi (TI) pun menjadi salah satu ukuran bagaimana sebuah daerah bisa disebut sebagai kota cerdas. Menurut Penasihat Pusat Transformasi Kebijakan Publik (Transformasi) bidang Pengembangan Perkotaan Wicaksono Sarosa, ke depan pemerintah daerah di Indonesia menghadapi tantangan lebih besar dalam mengembangkan prinsipprinsip kota cerdas. Selama ini smart city banyak yang dianggap sebagai tujuan, padahal program tersebut hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan akhir yakni kota yang layak huni dan berkelanjutan.
”Kita jangan terjebak pada istilah smart city yang identik dengan penggunaan teknologi canggih seperti penempatan fasilitas Wi-Fi gratis di mana-mana,” ujar Wicaksono dalam sebuah diskusi di Jakarta barubaru ini. Dia menambahkan, secara harfiah memang smart city sangat erat hubungannya dengan penggunaan teknologi digital dalam mengelola kota. Padahal, dalam mengelola kota cerdas ada beberapa hal lain juga harus cerdas dalam pengelolaannya seperti lingkungan, birokrasi, perizinan, penggunaan energi, mobilitas penduduk, dan terpenting, penduduknya yang smart .
”Yang terakhir itu penting karena apabila penduduknya tidak smart , akan sia-sia saja menerapkan konsep smart city. Penduduk smart di sini artinya bisa disiplin, teratur, dan lainlain, ”sebut dia. Wicaksono juga menyarankan, bagi kota-kota yang infrastrukturnya masih terbatas agar tidak memaksakan diri mengembangkan konsep smart city. Masih banyak cara lain untuk menjadikan kota layak huni dan berkelanjutan kendati tidak didukung kecanggihan teknologi digital.
Direktur Eksekutif Transformasi Nugroho Wienarto menambahkan, saat ini manfaat dari ada program kota cerdas yang merasakan baru sebatas sektor swasta seperti pengembang infrastruktur. Untuk itu, perlu kerja sama antara pemerintah dan swasta agar tata kelola sebuah kota cerdas bisa menjadi lebih baik.
”Misalnya dengan kerja sama investasi. Pemerintah yang terbatas anggarannya bisa mengandalkan swasta, 80% swasta sisanya 20% pemerintah,” ujar Nugroho. Dia menambahkan, untuk mengembangkankotacerdaspemerintah daerah harus pandai mengimbangi kemajuan teknologi agar bisa mendukung pembangunan.
”Keberadaan smart phone yang diikuti oleh media sosial sangat baik untuk memberikan masukan kepada pemerintah sehingga fungsi kota bisa berjalan semestinya,” ucapnya.
Yanto kusdiantono
(ars)
