Penjelasan Sudirman Empat Kali Mangkir Dipanggil DPR
Selasa, 09 Juni 2015 - 12:51 WIB
Penjelasan Sudirman Empat Kali Mangkir Dipanggil DPR
A
A
A
JAKARTA - Komisi VII DPR RI hari ini menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said. Rapat tersebut akhirnya digelar setelah empat kali Menteri ESDM mangkir dari panggilan parlemen.
Rapat tersebut sedianya membahas Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2016 dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Namun, pembahasan belum juga dimulai, salah satu anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian langsung meminta kejelasan Sudirman terkait ketidakhadirannya dalam beberapa kali panggilan DPR.
"Ini menghalangi pelaksanaan tugas parlemen. Tindakan ini baik secara langsung dan tidak langsung menghambat fungsi dan tugas DPR yang telah diatur dalam konstitusi. Tentunya DPR mengundang bapak menteri dalam konteks konstitusional. Tolong penjelasannya," ucap Ramson di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (9/6/2015).
Menanggapi hal itu, Sudirman menjelaskan bahwa sedianya dalam beberapa kali panggilan tersebut memang dirinya sedang dalam jadwal yang luar biasa padat. Sebab, terdapat beberapa kegiatan yang harus diurus sendiri olehnya.
"Saya mohon maaf tidak bisa penuhi undangan. Kami sudah tiga kali kirim surat untuk jelaskan, kami sepenuhnya sadar untuk menghargai, baik lisan dan tuliskan kami sudah jelaskan kondisi kegiatan kami," katanya.
Dia menjelaskan, pada pertengahan Mei pihaknya harus menyusul Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Papua Nugini. Hal ini lantaran Papua tiba-tiba ingin membicarakan masalah migas. "Agak tiba-tiba memang, karena hari itu diberitahu, sorenya berangkat (ke Papua Nugini)," imbuhnya.
Kemudian, lanjut Sudirman, pada 22 Mei dan 24 Mei 2015 dirinya diberi tugas untuk menemani Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Sofyan Djalil dalam joint committee antara Iran dan Indonesia, yang merupakan kelanjutan dari Konferensi Asia Afrika (KAA). Lagi-lagi tugas tersebut tidak bisa diwakilkan, karena item besar dalam kerja sama tersebut menyangkut energi dan migas.
Setelah kembali dijadwalkan raker dengan DPR, Sudirman kembali tidak bisa menghadirinya lantaran harus menghadiri leadership camp eselon I Kementerian ESDM di Kopasus.
"Tidak bisa ditunda karena sudah tiga kali ditunda. Saya bisa saja tidak bersama mereka, tapi dalam rangka penyegaran dan proses leadership, saya merasa harus bersama mereka," jelas dia.
Sementara pada 5 Juni 2015, tambah Sudirman, dirinya ditugaskan untuk menghadiri pertemuan anggota OPEC untuk menyampaikan maksud mengaktifkan kembali keanggotaan OPEC. Dalam pertemuan itu, pemerintah memiliki kesempatan berdiskusi dengan berbagai negara anggota yang memiliki ladang minyak luas, seperti Iran, Irak, dan Kuwait.
"Jadi satu kunjungan yang padat dalam sepekan. Tapi memberi prospek yang sangat baik dan komunikasi kembali dengan negara maju akan memberi kabar baik untuk pasokan migas. Dari OPEC mampir ke Azerbaijan untuk membantu urusan migas," jelas dia.
Sudirman menegaskan, dirinya tidak ada maksud mengabaikan undangan parlemen. Terlebih telah tiga kali melayangkan surat ke DPR untuk menjelaskan mengenai keadaannya kala itu.
"Jadi ada tiga kali surat yang kami sampaikan, tanggal 19, 21, dan 27 Mei 2015. Mohon itu dipandang sebagai respect kami terhadap anggota DPR," pungkas mantan Bos Pindad ini.
Rapat tersebut sedianya membahas Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2016 dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Namun, pembahasan belum juga dimulai, salah satu anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian langsung meminta kejelasan Sudirman terkait ketidakhadirannya dalam beberapa kali panggilan DPR.
"Ini menghalangi pelaksanaan tugas parlemen. Tindakan ini baik secara langsung dan tidak langsung menghambat fungsi dan tugas DPR yang telah diatur dalam konstitusi. Tentunya DPR mengundang bapak menteri dalam konteks konstitusional. Tolong penjelasannya," ucap Ramson di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (9/6/2015).
Menanggapi hal itu, Sudirman menjelaskan bahwa sedianya dalam beberapa kali panggilan tersebut memang dirinya sedang dalam jadwal yang luar biasa padat. Sebab, terdapat beberapa kegiatan yang harus diurus sendiri olehnya.
"Saya mohon maaf tidak bisa penuhi undangan. Kami sudah tiga kali kirim surat untuk jelaskan, kami sepenuhnya sadar untuk menghargai, baik lisan dan tuliskan kami sudah jelaskan kondisi kegiatan kami," katanya.
Dia menjelaskan, pada pertengahan Mei pihaknya harus menyusul Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Papua Nugini. Hal ini lantaran Papua tiba-tiba ingin membicarakan masalah migas. "Agak tiba-tiba memang, karena hari itu diberitahu, sorenya berangkat (ke Papua Nugini)," imbuhnya.
Kemudian, lanjut Sudirman, pada 22 Mei dan 24 Mei 2015 dirinya diberi tugas untuk menemani Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Sofyan Djalil dalam joint committee antara Iran dan Indonesia, yang merupakan kelanjutan dari Konferensi Asia Afrika (KAA). Lagi-lagi tugas tersebut tidak bisa diwakilkan, karena item besar dalam kerja sama tersebut menyangkut energi dan migas.
Setelah kembali dijadwalkan raker dengan DPR, Sudirman kembali tidak bisa menghadirinya lantaran harus menghadiri leadership camp eselon I Kementerian ESDM di Kopasus.
"Tidak bisa ditunda karena sudah tiga kali ditunda. Saya bisa saja tidak bersama mereka, tapi dalam rangka penyegaran dan proses leadership, saya merasa harus bersama mereka," jelas dia.
Sementara pada 5 Juni 2015, tambah Sudirman, dirinya ditugaskan untuk menghadiri pertemuan anggota OPEC untuk menyampaikan maksud mengaktifkan kembali keanggotaan OPEC. Dalam pertemuan itu, pemerintah memiliki kesempatan berdiskusi dengan berbagai negara anggota yang memiliki ladang minyak luas, seperti Iran, Irak, dan Kuwait.
"Jadi satu kunjungan yang padat dalam sepekan. Tapi memberi prospek yang sangat baik dan komunikasi kembali dengan negara maju akan memberi kabar baik untuk pasokan migas. Dari OPEC mampir ke Azerbaijan untuk membantu urusan migas," jelas dia.
Sudirman menegaskan, dirinya tidak ada maksud mengabaikan undangan parlemen. Terlebih telah tiga kali melayangkan surat ke DPR untuk menjelaskan mengenai keadaannya kala itu.
"Jadi ada tiga kali surat yang kami sampaikan, tanggal 19, 21, dan 27 Mei 2015. Mohon itu dipandang sebagai respect kami terhadap anggota DPR," pungkas mantan Bos Pindad ini.
(izz)
Lihat Juga :
