Menteri ESDM Emosi di Depan Anggota DPR
Kamis, 11 Juni 2015 - 13:15 WIB
Menteri ESDM Emosi di Depan Anggota DPR
A
A
A
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said terlihat emosi saat berlangsungnya rapat kerja (raker) antara Komisi VII DPR RI dengan pemerintah untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016.
Bahkan, mantan Bos Pindad ini telihat sempat menggebrak meja saat rapat berlangsung. Hal ini bermula dari kedatangan perusahaan minyak dan gas (migas) berstatus Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), yang sedianya diundang Komisi VII DPR RI untuk menentukan target lifting migas dalam APBN 2016.
Namun, kedatangan perusahaan KKKS tersebut justru direspon negatif oleh salah satu anggota Komisi VII DPR RI Arry Purnomo, yang mengungkapkan seharusnya perusahaan KKKS tersebut tidak perlu hadir dan cukup diwakili SKK Migas.
"Ini kok KKKS datang kesini, seharusnya bisa diwakilkan oleh SKK Migas. Berarti ini ada sistem yang enggak jalan. Ada sistem yang breakdown," ucap Arry di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (11/6/2015).
Arry juga mempersoalkan perbedaan realisasi lifting migas di 2015 dan rencana 2015 antara KKKS dan SKK Migas. "Angka-angka yang disampaikan SKK Migas dengan KKKS terjadi deviasi yang sangat signifikan. Kita patut pertanyaan kenapa bisa terjadi. Ada sesuatu yang miss di sini," imbuh dia.
Menanggapi hal itu, Sudirman merasa tidak terima dengan pernyataan anggota dewan Fraksi Partai Gerindra tersebut yang menyatakan bahwa ada sistem yang tidak jalan, lantaran kehadiran KKKS dalam raker antara parlemen dan pemerintah tersebut.
"Mohon bapak-bapak sekalian, ruangan ini adalah salah satu pembentuk batin bangsa. Statemen bapak-bapak sekalian itu, saya keberatan kalau disebut sistem rusak. Sistem is fine. Saya keberatan dengan statement Pak Arry, sistemnya breakdown," tegas Sudirman.
Mantan Kepala Integrated Supply Chained (ISC) PT Pertamina (Persero) ini menegaskan, perusahaan KKKS tersebut sedianya belum bisa menyampaikan angka lifting migas versi mereka. Sebab, saat ini perusahaan masih dalam tahap on progress dan baru selesai pada September 2015.
"Masih ada waktu tiga bulan KKKS menyampaikan angka yang benar. Kalau setiap kali diinterupsi dan dikatakan sistem breakdown saya tidak terima. Statemen bapak itu membentuk batin bangsa. Kalau Anda bilang sistem breakdown, maka bangsa mengatakan sistem breakdown," jelas dia.
"Memang sebetulnya kalau boleh ke depan biarkan mereka (KKKS) bekerja, tidak perlu dengan berpolitik seperti ini. Saya mohon maaf pimpinan KKKS harus melihat keadaan ini, tapi ni akan jadi pembelajaran untuk kita semua," pungkas Sudirman.
Pernyataan tersebut pun disambut pernyataan anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian yang mengatakan bahwa selisih paham ini hanyalah soal miskomunikasi. Bahkan, politisi Partai Gerindra ini mengaku tidak meminta seluruh perusahaan KKKS hadir dalam raker ini.
"Ini soal komunikasi, tapi enggak dikomunikasikan oleh SKK Migas. Kalau dikomunikasikan, kita enggak minta hadir seluruh KKKS. Sekarang karena sudah datang, cukup hanya dites satu per satu KKKS disampaikan potensinya (lifting migas) memungkinkan atau enggak," jelasnya.
Sekadar informasi, 10 perusahaan atau KKKS yang diundang Komisi VII diantaranya adalah Chevron Pacific Indonesia, PT Pertamina EP, PT Total E&P Indonesia, Exxon Mobile Cepu, Cinooc SES LTD, PC Ketapang, Petrochina International Jabung Ltd dan Conocophilips Indonesia INC Ltd.
Bahkan, mantan Bos Pindad ini telihat sempat menggebrak meja saat rapat berlangsung. Hal ini bermula dari kedatangan perusahaan minyak dan gas (migas) berstatus Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), yang sedianya diundang Komisi VII DPR RI untuk menentukan target lifting migas dalam APBN 2016.
Namun, kedatangan perusahaan KKKS tersebut justru direspon negatif oleh salah satu anggota Komisi VII DPR RI Arry Purnomo, yang mengungkapkan seharusnya perusahaan KKKS tersebut tidak perlu hadir dan cukup diwakili SKK Migas.
"Ini kok KKKS datang kesini, seharusnya bisa diwakilkan oleh SKK Migas. Berarti ini ada sistem yang enggak jalan. Ada sistem yang breakdown," ucap Arry di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (11/6/2015).
Arry juga mempersoalkan perbedaan realisasi lifting migas di 2015 dan rencana 2015 antara KKKS dan SKK Migas. "Angka-angka yang disampaikan SKK Migas dengan KKKS terjadi deviasi yang sangat signifikan. Kita patut pertanyaan kenapa bisa terjadi. Ada sesuatu yang miss di sini," imbuh dia.
Menanggapi hal itu, Sudirman merasa tidak terima dengan pernyataan anggota dewan Fraksi Partai Gerindra tersebut yang menyatakan bahwa ada sistem yang tidak jalan, lantaran kehadiran KKKS dalam raker antara parlemen dan pemerintah tersebut.
"Mohon bapak-bapak sekalian, ruangan ini adalah salah satu pembentuk batin bangsa. Statemen bapak-bapak sekalian itu, saya keberatan kalau disebut sistem rusak. Sistem is fine. Saya keberatan dengan statement Pak Arry, sistemnya breakdown," tegas Sudirman.
Mantan Kepala Integrated Supply Chained (ISC) PT Pertamina (Persero) ini menegaskan, perusahaan KKKS tersebut sedianya belum bisa menyampaikan angka lifting migas versi mereka. Sebab, saat ini perusahaan masih dalam tahap on progress dan baru selesai pada September 2015.
"Masih ada waktu tiga bulan KKKS menyampaikan angka yang benar. Kalau setiap kali diinterupsi dan dikatakan sistem breakdown saya tidak terima. Statemen bapak itu membentuk batin bangsa. Kalau Anda bilang sistem breakdown, maka bangsa mengatakan sistem breakdown," jelas dia.
"Memang sebetulnya kalau boleh ke depan biarkan mereka (KKKS) bekerja, tidak perlu dengan berpolitik seperti ini. Saya mohon maaf pimpinan KKKS harus melihat keadaan ini, tapi ni akan jadi pembelajaran untuk kita semua," pungkas Sudirman.
Pernyataan tersebut pun disambut pernyataan anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian yang mengatakan bahwa selisih paham ini hanyalah soal miskomunikasi. Bahkan, politisi Partai Gerindra ini mengaku tidak meminta seluruh perusahaan KKKS hadir dalam raker ini.
"Ini soal komunikasi, tapi enggak dikomunikasikan oleh SKK Migas. Kalau dikomunikasikan, kita enggak minta hadir seluruh KKKS. Sekarang karena sudah datang, cukup hanya dites satu per satu KKKS disampaikan potensinya (lifting migas) memungkinkan atau enggak," jelasnya.
Sekadar informasi, 10 perusahaan atau KKKS yang diundang Komisi VII diantaranya adalah Chevron Pacific Indonesia, PT Pertamina EP, PT Total E&P Indonesia, Exxon Mobile Cepu, Cinooc SES LTD, PC Ketapang, Petrochina International Jabung Ltd dan Conocophilips Indonesia INC Ltd.
(izz)
Lihat Juga :
