Kendalikan Harga Pangan, Menteri Jangan One Man Action
Kendalikan Harga Pangan, Menteri Jangan One Man Action
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba mengungkapkan, blusukan yang dilakukan para menteri kabinet kerja untuk mengendalikan harga pangan sedianya jangan berjalan sendiri-sendiri.
Meski aksi blusukan yang kerap dilakukan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel merupakan langkah yang bagus.
"Saya tahu persis ternyata harga cabai naik, bawang lokal pun naik. Jadi masalah pangan ini sangat serius. Saya melihat intervensi pemerintah belum maksimal, walaupun menteri sudah turun blusukan. Menteri itu jangan one man action," ujarnya dalam diskusi di Kawasan Cikini, Jakarta, Senin (15/6/2015).
Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya juga turun tangan ke lapangan minimal agar para pedagang merasa didampingi pemerintah setempat. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah pun jangan berbenturan dengan upaya pemerintah mengendalikan harga.
"Ditambah lagi ada beberapa daerah yang melarang truk-truk masuk kota. Itu harusnya enggak boleh dilarang. Gimana mereka mau distribusikan stok kalau dilarang. Masalah pangan itu enggak bisa main-main," tegas dia.
Selain itu, tambah Parlindungan, Peraturan Presiden (Perpres) pengendalian harga harus segera diteken. Hal ini juga berkaitan dengan aksi blusukan menteri yang tidak mempan lantaran belum ada Perpres yang menjadi kuncinya.
"Walaupun menteri sudah turun, tapi dia belum di-back-up dengan Perpres. Jadi mereka enggak ada dirjennya, mereka show sendiri," pungkasnya.
PILIHAN:
Harga Jengkol Makin Harum, Beras Stabil
Mendag: Harga Pangan Naik 30 Hari Sebelum Lebaran
Harga Bawang Merah Turun Pascaoperasi Pasar
Meski aksi blusukan yang kerap dilakukan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel merupakan langkah yang bagus.
"Saya tahu persis ternyata harga cabai naik, bawang lokal pun naik. Jadi masalah pangan ini sangat serius. Saya melihat intervensi pemerintah belum maksimal, walaupun menteri sudah turun blusukan. Menteri itu jangan one man action," ujarnya dalam diskusi di Kawasan Cikini, Jakarta, Senin (15/6/2015).
Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya juga turun tangan ke lapangan minimal agar para pedagang merasa didampingi pemerintah setempat. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah pun jangan berbenturan dengan upaya pemerintah mengendalikan harga.
"Ditambah lagi ada beberapa daerah yang melarang truk-truk masuk kota. Itu harusnya enggak boleh dilarang. Gimana mereka mau distribusikan stok kalau dilarang. Masalah pangan itu enggak bisa main-main," tegas dia.
Selain itu, tambah Parlindungan, Peraturan Presiden (Perpres) pengendalian harga harus segera diteken. Hal ini juga berkaitan dengan aksi blusukan menteri yang tidak mempan lantaran belum ada Perpres yang menjadi kuncinya.
"Walaupun menteri sudah turun, tapi dia belum di-back-up dengan Perpres. Jadi mereka enggak ada dirjennya, mereka show sendiri," pungkasnya.
PILIHAN:
Harga Jengkol Makin Harum, Beras Stabil
Mendag: Harga Pangan Naik 30 Hari Sebelum Lebaran
Harga Bawang Merah Turun Pascaoperasi Pasar
(izz)
Explore More