Ini Penarik Investor Investasi di Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri menyatakan bahwa kepastian kelangsungan proyek pemerintah menjadi faktor penarik utama investasi swasta.
Insentif fiskal, seperti tax allowance maupun tax holiday bukan menjadi nomor satu untuk menarik minat swasta masuk ke proyek-proyek infrastruktur pemerintah.
"Untuk infrastruktur itu, persoalannya bukan dari insentif pajak tapi masalah jaminan kelangsungan proyeknya. Seperti proyek PLTU di Batang, yang dibutuhkan kepastian pembebasan tanah. Mau kasih insentif yang banyak, tapi kalau tanahnya tidak ada ya tidak bisa bangun infrastruktur," kata Chatib di Jakarta, Rabu (17/6/2015).
Dia mengatakan, infrastruktur adalah proyek besar dan tidak gampang untuk diputuskan. Manfaatnya pun baru bisa terasa dalam jangka panjang. Sehingga pemberian fasilitas dan kemudahannya harus berbeda dengan investasi pada umumnya.
"Infrastruktur bukan proyek gampang, karena bidding-nya juga cukup panjang. Dalam membangun satu proyek infrastruktur, itu makan waktu. Contohnya pembangunan infrastruktur tol Cikopo-Palimanan dibangun sejak delapan tahun lalu. Sehingga agak sulit untuk membangun 100 hingga 200 proyek infrastruktur dalam waktu bersamaan. Karena realitasnya memang ini sesuatu yang jangka panjang," terang Chatib.
Menurutnya, kebanyakan investasi bidang infrastruktur masuk ketika ada kemudahan regulasi di bidang itu. Sehingga, disarankan agar fasilitas kebijakan penunjang infrastruktur tidak hanya bertumpu pada insentif fiskal.
"Benar memang untuk investasi minatnya banyak. Tapi akhirnya investor bersikap pragmatis dan realistis. Mereka akan memasuki sektor apa yang paling siap, regulasinya ada, dan fokusnya di mana. Maka, yang paling krusial adalah persiapan dari proyeknya dan kebijakan mengenai jaminan keberlangsungan proyek. Bukan mengenai insentif pajaknya," tutup dia.
Insentif fiskal, seperti tax allowance maupun tax holiday bukan menjadi nomor satu untuk menarik minat swasta masuk ke proyek-proyek infrastruktur pemerintah.
"Untuk infrastruktur itu, persoalannya bukan dari insentif pajak tapi masalah jaminan kelangsungan proyeknya. Seperti proyek PLTU di Batang, yang dibutuhkan kepastian pembebasan tanah. Mau kasih insentif yang banyak, tapi kalau tanahnya tidak ada ya tidak bisa bangun infrastruktur," kata Chatib di Jakarta, Rabu (17/6/2015).
Dia mengatakan, infrastruktur adalah proyek besar dan tidak gampang untuk diputuskan. Manfaatnya pun baru bisa terasa dalam jangka panjang. Sehingga pemberian fasilitas dan kemudahannya harus berbeda dengan investasi pada umumnya.
"Infrastruktur bukan proyek gampang, karena bidding-nya juga cukup panjang. Dalam membangun satu proyek infrastruktur, itu makan waktu. Contohnya pembangunan infrastruktur tol Cikopo-Palimanan dibangun sejak delapan tahun lalu. Sehingga agak sulit untuk membangun 100 hingga 200 proyek infrastruktur dalam waktu bersamaan. Karena realitasnya memang ini sesuatu yang jangka panjang," terang Chatib.
Menurutnya, kebanyakan investasi bidang infrastruktur masuk ketika ada kemudahan regulasi di bidang itu. Sehingga, disarankan agar fasilitas kebijakan penunjang infrastruktur tidak hanya bertumpu pada insentif fiskal.
"Benar memang untuk investasi minatnya banyak. Tapi akhirnya investor bersikap pragmatis dan realistis. Mereka akan memasuki sektor apa yang paling siap, regulasinya ada, dan fokusnya di mana. Maka, yang paling krusial adalah persiapan dari proyeknya dan kebijakan mengenai jaminan keberlangsungan proyek. Bukan mengenai insentif pajaknya," tutup dia.
(izz)